Tags : Kemendagri

Kemendagri Dorong Provinsi Jambi Buka Akses Rantai Ekonomi Seluas-luasnya

Jambi – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud hadir mewakili Menteri Dalam Negeri dalam acara Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) RKPD Provinsi Jambi Tahun 2024, di Swiss-Belhotel Jambi, Rabu, 5 April 2023. Musrenbang tahunan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam merencanakan pembangunan secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. “Pertemuan dimaksud dilaksanakan sebagai bagian […]Selengkapnya

Continue Reading...

Kemendagri Imbau Komitmen Provinsi Jawa Tengah Dukung Percepatan Stop Buang

JAKARTA – Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Erliani Budi Lestari menghadiri Forum Dialog Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di Jawa Tengah yang digagas oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rabu, 29 Maret 2023. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan 100% akses air […]Selengkapnya

Continue Reading...

Kemendagri Tinjau Partisipasi Masyarakat P3A di Wilayah Jawa Barat

Jakarta – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud menyampaikan bahwa, saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 273 juta jiwa, di mana dengan kondisi tersebut pemerintah Indonesia menjadikan aspek penanganan ketersediaan pangan sebagai prioritas yang sangat penting. “Sebagai pemenuhan ketersediaan pangan, perlu adanya dukungan dari aspek infrastruktur sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor […]Selengkapnya

Continue Reading...

Kemendagri Dorong Sinergisasi Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Induk Pembangunan

Samarinda – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri telah melaksanakan fasilitasi Ranperkada tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2026 yang dilaksanakan secara daring, Jumat (24/3/2023). Fasilitasi Ranperkada tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Plt. Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, perwakilan perangkat daerah […]Selengkapnya

Continue Reading...

Kemendagri Apresiasi Sulawesi Tenggara Sebagai Provinsi Pertama Gelar Musrenbang RKPD

Kendari – Dirjen Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud mewakili Menteri Dalam Negeri pada acara Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2023 secara daring. Musrenbang dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) bertempat di Villa Nirwana Baubau, Sulawesi Tenggara. Musrenbang dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Bina Pembangunan […]Selengkapnya

Continue Reading...

Kemendagri Apresiasi Capaian Makro Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2022

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Plh. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Ir. Zanariah, M.Si hadir secara daring pada Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 pada Selasa (21/3/2023) yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Padang Sumatera Barat. Zanariah menekankan pentingnya keselarasan pembangunan Nasional dan Daerah, hal minimal yang […]Selengkapnya

Continue Reading...

Kemendagri Akan Berikan Reward Kepada Daerah Terbaik Penerapan SPM

Jakarta-Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah akan memberikan penganugerahan atau reward bagi daerah yang sudah melaksanakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) terbaik pada tahun anggaran 2022. Pelaksanaan kegiatan rencananya dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Selasa, (21/03/2023) dan during lewat aplikasi Zoom Meeting. SPM Awards akan dibuka langsung oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian, sekaligus memberikan […]Selengkapnya

Continue Reading...

Kemendagri Suport Provinsi Sulsel Segera Menyelesaikan Dokumen RPD Tahun 2024-2026

Sulawesi- Meski memiliki capaian yang lebih baik dari tahun sebelumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Sulawesi Selatan masih berada di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan data yang diperoleh, capaian indikator makro tahun 2022 pada dokumen rancangan akhir RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Provinsi Sulawesi Selatan memiliki capaian yang lebih baik dari […]Selengkapnya

Continue Reading...

Kemendagri Ingatkan Daerah Saat Penyusunan RPD 

Kalimantan – Direktur Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan, mengingatkan kembali kepada seluruh daerah terkait RPD (Rencana Pembangunan Daerah). Menurutnya, penyusunan RPD harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat saat ini. Dalam penyusunan RPD tentunya harus memperhatikan isu-isu strategis nasional serta harus memastikan sinkronisasi antara dokumen perencanaan […]Selengkapnya

Continue Reading...

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Perhatikan Isu Strategis Terkait HAM

Pontianak – Dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah untuk memenuhi P5 HAM, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar bekerja sama dengan Pemprov Kalbar melaksanakan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) se-Kalimantan Barat tahun 2023, beberapa waktu lalu di Hotel Golden Tulip Pontianak. Acara diawali dengan mendegarkan Laporan Ketua Panitia, […]Selengkapnya

Continue Reading...

Kemendagri: Rakortekrenbang Hari Kelima Pertajam Target Pembangunan 2024

JAKARTA – Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tahun 2023 yang diselenggarakan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri secara hybrid di Hotel Bidakara dan melalui Zoom Meeting telah memasuki hari kelima, Senin (6/3/2023). Adapun Provinsi yang melakukan pembahasan pada hari kelima yaitu, Provinsi Sulawesi Tenggara, NTT, Kepulauan Riau, dan Bengkulu. Pada pelaksanaannya, e-Rakortek pada SIPD-RI digunakan […]Selengkapnya

Continue Reading...

Kemendagri Siapkan Ranpermen tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2024

JAKARTA-Kemendagri melalui Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah, melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 pada Kamis, (23/02/2023) secara daring, Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari beberapa pertemuan yang telah dilaksanakan untuk mematangkan substansi Ranpermendagri, terutama berkaitan dengan […]Selengkapnya

Continue Reading...

Kemendagri Ingatkan Sultra Optimalkan Capaian Indikator Makro

Jakarta – Direktorat Jendral Bina Bangda telah melaksanakan “Fasilitasi Ranperkada Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026” yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 secara hybrid. Fasilitasi Ranperkada Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 dihadri oleh Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Perwakilan Perangkat Daerah Provinsi […]Selengkapnya

Continue Reading...

Kemendagri Tegaskan Pentingnya Modernisasi untuk Peningkatan Pelayanan Irigasi

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) melakukan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan SIMURP Komponen A di Hotel Harris Tebet, Jakarta, Kamis (23/02/2023) yang dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bangda, Teguh Setyabudi. Teguh menyampaikan, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah […]Selengkapnya

Continue Reading...

Kemendagri Perkuat Strategi Perencanaan Wilayah Timur dan DOB Secara Kolaboratif

Mataram – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Mataram pada Selasa, (21/02/2023). Tema pada kegiatan tersebut membahas Isu Aktual dan Langkah Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah di Regional Nusa Tenggara, Maluku’. Direktur PEIPD, Ditjen Bina Bangda Kemendagri Iwan Kurniawan dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan FGD […]Selengkapnya

Continue Reading...

Seberapa Penting SPM di Daerah?, Ini Penjelasan Kemendagri 

MATARAM – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang diwakili Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Sri Purwaningsih, sampaikan pentingnya percepatan penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) di daerah. Penerapan SPM di daerah penting untuk memastikan bahwa penyediaan pelayanan dasar yang diberikan bermuara pada terciptanya kesejahteraan rakyat. “Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi,” […]Selengkapnya

Continue Reading...

Kemendagri Apresiasi Provinsi Lampung Atas Kesiapan Penyusunan KLHS

LAMPUNG – Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Lampung atas dialokasikannya anggaran pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi Penyusunan KLHS RPJPD dan KLHS RPJMD […]Selengkapnya

Continue Reading...

Kemendagri Berikan Jawa Tengah Apresiasi atas Kegiatan Dana Alokasi Khusus

JAKARTA – Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengapresiasi Provinsi dan Kab/Kota se-Jawa Tengah atas penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang rata-rata sudah di atas 80%. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanan Kegiatan DAK 2022 di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran (TA.) 2022 dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan DAK di Provinsi Jawa […]Selengkapnya

Continue Reading...