Jakarta – Kemendagri mendorong tim Sekretariat Bersama (Sekber) SPM (Standar Pelayanan Minimal) tingkat pusat agar memperkuat soliditas tim dan melakukan kolaborasi. Hal ini berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya terkait 6 urusan wajib pelayanan dasar. Tujuannya adalah untuk memastikan implementasi penerapan SPM di daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan […]Selengkapnya

Continue Reading...

Jakarta – Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah melakukan evaluasi Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali dan Provinsi Banten, Jumat (10/01/2023) secara hybrid bertempat di Ruang Rapat Praja Bakti Utama, Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Rapat dipimpin oleh Direktur SUPD I Edison […]Selengkapnya

Continue Reading...

Jakarta – Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri, menggelar Workshop Pembahasan Isu Strategis dan Aktual Perencanaan Pembangunan Daerah, di hotel Four Points Makassar pada hari Kamis, 9 Februari 2023. Kegiatan dihadiri secara langsung oleh Direktur PEIPD Iwan Kurniawan, Kepala Bappeda se-wilayah Sulawesi, serta Perwakilan Bappeda kabupaten/kota se-wilayah […]Selengkapnya

Continue Reading...

Jakarta – Dalam rangka penetapan RTRW Kota Samarinda, Ketua Bapemperda, anggota Komisi III dan anggota Bapemperda DPRD Kota Samarinda melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin (06/02/2023). Kunjungan tersebut diterima perwakilan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Ahmad Anshori selaku Kasubdit Pertanahan dan Penataan Ruang bertempat di Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Kunjungan kerja […]Selengkapnya

Continue Reading...

Jakarta – Pertemuan Nasional Program HIV PIMS, Tuberkulosis dan Malaria Tahun 2023 dilaksanakan secara hybrid oleh Kementerian Kesehatan atas dukungan Global Fund (GF) pada hari selasa s.d sabtu tanggal 31 Januari s.d. 4 Februari 2023. Turut hadir pada acara tersebut perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan […]Selengkapnya

Continue Reading...

Jakarta – Dalam rangka mewujudkan ekonomi berkeadilan, Reforma Agraria memiliki peran penting upaya pemerataan struktur penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta penyelesaian konflik. Hal ini mengemuka pada pertemuan harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria pada Senin (30/1/2023) yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui daring. Rapat dipimpin oleh Direktur Harmonisasi […]Selengkapnya

Continue Reading...

BALI – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Teguh Setyabudi mewakili Mendagri menjadi keynote speaker dalam acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 BPJS Ketenagakerjaan, di Hyatt Sanur Hotel Denpasar Bali, Jumat, 20 Januari 2023. Kegiatan EYSM telah dimulai sejak Kamis, 19 Januari 2023 dan telah dibuka oleh Dirut BPJamsostek. Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen […]Selengkapnya

Continue Reading...

Jakarta – Dalam rangka percepatan penetapan RTRW Kabupaten Dharmasraya, Wakil Ketua DPRD, Ketua Pansus Perda RTRW dan anggota Kabupaten Dharmasraya didampingi Sekretariat DPRD dan Bappeda Kabupaten Dharmasraya melakukan kunjungan kerja ke Kemendagri dan diterima oleh Anshori selaku Kasubdit Pertanahan dan Penataan Ruang Direktorat SUPD I, Kamis (19/01/2023) di Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Kunjungan kerja […]Selengkapnya

Continue Reading...

Jakarta – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd menyerahkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023, Rabu (28/12). Penyerahan dan penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang RKPD Tahun 2023 untuk Provinsi Papua Barat Daya diterima dan dilakukan oleh Dr. Muhammad Musa’ad M.Si sebagai […]Selengkapnya

Continue Reading...

JAKARTA –Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Teguh Setyabudi, M. Pd dalam rapat Percepatan Capaian Target RPJMN 2024 Air Minum dan Sanitasi Aman Melalui Implementasi Permendagri 87/2022 menyampaikan bahwa air minum dan sanitasi merupakan bagian dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diterima oleh setiap warga negara. Namun masih terdapat […]Selengkapnya

Continue Reading...