Surabaya – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menyampaikan bahwa, pengelolaan irigasi yang terencana dengan baik akan berdampak positif pada pembangunan pertanian berkelanjutan. Sehingga, mau tidak mau, semua pihak terkait harus menjaga dan memelihara irigasi. “Irigasi pertanian harus mendapat prioritas dari pihak-pihak terkait. Karena merawat sistem irigasi pertanian bukan hanya berdampak […]Selengkapnya

Continue Reading...

Jakarta – Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Iwan Kurniawan, menyampaikan hal penting terkait Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam pembangunan daerah. Menurutnya, dalam mendukung perencanaan daerah yang berkualitas dan inklusif, dibutuhkan sinergitas dan kolaboritas antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah dengan menginternalisasikan pemahaman perspektif GEDSI ke dalam […]Selengkapnya

Continue Reading...

SEMARANG – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud membuka rapat pusat dan daerah dalam rangka evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah dalam konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, di Grand Candi Hotel, Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Melalui keterangan pers yang diterima redaksi, Jumat (11/8), acara […]Selengkapnya

Continue Reading...

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung penuh upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Hal itu ditegaskannya dalam acara Peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-25 “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan” di Plaza Insan Berprestasi Gedung A Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Selasa (8/8/2023). Mendagri mengapresiasi […]Selengkapnya

Continue Reading...

Jakarta – Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menggelar rapat penguatan tata kelola Dana Alokasi Khusus (DAK), Selasa (8/8/2023) di Fave Hotel Jakarta. Rapat tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman tentang ruang lingkup kebijakan DAK, mengidentifikasi berbagai permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan DAK, serta solusi yang diperlukan. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah […]Selengkapnya

Continue Reading...

JAKARTA – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Zanariah menjadi narasumber pada “Seminar Nasional Sinkronisasi dan Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dalam rangka Implementasi Fasilitasi Pemda dalam penyusunan Kebijakan” yang diselenggarakan secara hybrid, Jumat (4/8/2023) di Hotel Le Meridien Jakarta. Acara tersebut dibuka oleh Kepala BKKBN yang didamping Deputi Dalduk […]Selengkapnya

Continue Reading...

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud menyampaikan berdasarkan hasil monitoring Kementerian Dalam Negeri atas Kondisi Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup di Daerah, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Diantara terbatasnya jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup daerah; terbatasnya anggaran penyelenggaraan kegiatan pengawasan terhadap ketaatan izin usaha dan/atau kegiatan; cepatnya […]Selengkapnya

Continue Reading...

Jakarta – Fasilitasi Ranperkada tentang Perubahan RKPD dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi terjadinya asumsi prioritas pembangunan yang berubah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan tahun berkenaan serta penggunaan saldo anggaran lebih sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Kasubdit Perencanaan dan evaluasi Wilayah 1 Direktorat Perencanaan, […]Selengkapnya

Continue Reading...

JAKARTA – Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih memberikan arahan pada pertemuan dalam rangka fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (RKPD) tentang perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 secara daring, beberapa waktu lalu. Dalam rilisnya yang diterima redaksi, Rabu (19/7/2023), pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga teknis terkait, […]Selengkapnya

Continue Reading...

Jakarta – Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Sri Purwaningsih memberikan arahan pembuka pada pertemuan dalam rangka memfasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov Kalimantan Tengah Tahun 2023. Sri Purwaningsih dalam sambutannya menyampaikan bahwa, perubahan RKPD dilakukan karena hasil evaluasi pelaksanaan Dokumen RKPD tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan […]Selengkapnya

Continue Reading...

Jakarta – Enam Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berhasil mempercepat menurunkan angka stunting pada tahun 2023 ini. Pemerintah Daerah setempat mengganjarnya dengan sebuah penghargaan atau reward. Sekitar ada enam kabupaten/ Kota di Sulteng menerima penghargaan atas kinerjanya dalam aksi konvergensi penurunan stunting terintegrasi pada Rabu, 12 Juli 2023. Keenamnya adalah Kabupaten Banggai, Parigi […]Selengkapnya

Continue Reading...

Jakarta- Perubahan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dapat dilakukan karena hasil evaluasi pelaksanaan dokumen RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini. Dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Jum’at (14/7), hal tersebut diungkap oleh Direktur PEIPD Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Iwan Kurniawan, saat memberikan arahan pada pembuka pertemuan dalam rangka memfasilitasi RKPD Provinsi Gorontalo Tahun […]Selengkapnya

Continue Reading...