Kemendagri Dorong Provinsi Jambi Buka Akses Rantai Ekonomi Seluas-luasnya

Jambi – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud hadir mewakili Menteri Dalam Negeri dalam acara Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) RKPD Provinsi Jambi Tahun 2024, di Swiss-Belhotel Jambi, Rabu, 5 April 2023.

Musrenbang tahunan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam merencanakan pembangunan secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

“Pertemuan dimaksud dilaksanakan sebagai bagian dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah. Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan untuk ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 sampai ke APBD,” ungkap Restuardy Daud di sela-sela sambutannya.

Penyelarasan dilakukan melalui tema Pembangunan Tahunan Nasional yang disinkronisasi dengan tema Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pada kesempatan yang sama, Restuardy Daud juga mengapresiasi Provinsi Jambi atas capaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,13 persen.

Capaian tersebut berada diurutan kedua tertinggi di wilayah Sumatera setelah Provinsi Jambi.

“Jika melihat pada aspek ketimpangan yang diukur dengan menggunakan Gini Ratio selama 3 tahun kebelakang (2020-2022), Gini Ratio di Provinsi Jambi mengalami kenaikan dari 0,32 di Tahun 2020 menjadi 0,335 di Tahun 2022,” tegas Ardy.

Ia berharap, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian semua pemangku kepentingan. Pasalnya, penurunan ketimpangan pendapatan harus diupayakan lebih optimal dan membuka akses seluasnya-luasnya melalui affirmative action terhadap akses rantai ekonomi (produksi), utamanya bagi kelompok rentan. Sehingga, lanjut Ardy, mereka dapat mengakses kegiatan perekonomian makro dan mikro yang bisa dinikmati semua kelas.

Adapun potensi yang dimiliki Provinsi Jambi dalam hal menunjukan berdaya saing daerah bisa dilihat melalui rencana pengembangan kawasan Pariwisata, Kawasan strategis, Kawasan Industri dan 5 Potensi EBT yang bisa menghasilkan cadangan energi sebesar 12.661 MegaWatt, serta beberapa komoditas perkebunan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

“Kami mengharapkan hal ini untuk dapat dikembangkan semaksimal mungkin dengan menggunakan pendekatan berkelanjutan agar memberikan kemanfaatan peningkatan pendapatan daerah serta memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat sekitar destinasi,” ujar Ardy.|rls