Wakil Wali Kota: Warga Depok Wajib Sekolah Minimal Lulus SMA

Depok – Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengungkapkan, amanat yang diberikan masyarakat kepada kami, merupakan bagian yang harus kita syukuri.

“Kita semua percaya, tanpa bantuan para ulama, tanpa bantuan ibu-ibu, tanpa bantuan RT, RW, enggak bakalan bisa membangun kota Depok ini sendiri. Tentunya harus adanya partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pembangunan,” kata Imam saat mengikuti Halalbilhalal dan Silaturahmi Idul Fitri 1443 H, Ranting Muhammadiyah Meruyung, Cabang Limo, Kota Depok, sekaligus Peresmian Gedung Sekretariat Ranting Muhammadiyah Meruyung, berlangsung di Masjid Al-Furqon, RT.04/01, Meruyung, Limo, Kota Depok, Rabu (02/06/2022).

Lanjutnya pembangunan ini dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Ia juga menyebutkan, warga Depok wajib sekolah minimal lulus SMA.

“Kalau ada saudara kita, anak kita, tetangga kita yang tidak bersekolah, SD, SMP, SMA, karena tidak memiliki biaya, kita kasih beasiswa. Berapa beasiswanya ?, untuk tingkat SD sebesar Rp. 2 juta, SMP Rp.3 juta dan SMA Rp.2 juta,” paparnya.

Begitu pula warga mendaftar anaknya kesekolah, bila tidak mampu nanti mendapatkan pengantar dari sekolahnya, apakah termasuk orang enggak mampu, kalau enggak mampu nanti dapat pengantar dari sekolah, tentunya pengantar tersebut ditujukan ke Dinas Pendidikan, untuk diverifikasi, bila layak maka akan mendapatkan bantuan beasiswa tersebut, tambahnya.

Sementara itu Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti., M.Ed, di Hari kesaktian Pancasila ini ia menyebutkan, Pancasila ini bukan  andil dari seorang saja, namun para tokoh bangsa.

Padahal kalau kita diskusi dan mengkuti berbagai sejarah, tokoh kunci yang menjadi penentu rumusan pancasila adalah KI Bagus Hadikusumo, yang waktu itu sebagai ketua PP Muhammadiyah. Sehingga rumusan itu berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang kita punya sekarang ini, itu ada dokumennya.

Menurutnya memang ada andil besar dari Bung Karno yang menyatakan bahwa, komposisi yang menyusun itu harus seimbang harus ada perimbangan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam, itulah yang kemudian kita punya Pancasila seperti sekarang.

“Janganlah kita bercerai-berai,” ujarnya.

Bagi Muhammadiyah, Pancasila ini adalah dasar negara yang ideal bagi bangsa ini.

Lanjutnya, Muhammadiyah ingin berpartisi tidak sekedar berpartisipasi tapi mengambil prakarsa-prakarsa yang konstruktif agar Indonesia ini bisa menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, itulah rumusan di dalam UUD 1945, tambahnya.|My