Wakil Ketua BAKN DPR RI, Achmad Syaikhu : Perlu Pemerataan Distribusi BBM Bersubsidi

PURWAKARTA – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Achmad Syaikhu menerima beberapa aspirasi masyarakat Kabupaten Purwakarta terkait subsidi bidang energi yang diberikan pemerintah.

“Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami (BAKN), terutama terkait subsidi energi pemerintah ke masyarakat, khususnya di Kabupaten Purwakarta ini. Salah satunya adanya aspirasi masyarakat termasuk para supir angkutan di Purwakarta yang mengeluhkan kelangkaan premium. Karena satu Kabupaten Purwakarta dengan 17 kecamatan ini hanya ada satu SPBU yang menyediakan premium, dan itu untuk melayani 2500 ELf dan 1500 angkot. Ini tentu sangat kurang, sehingga antrian di SPBU itu sangat panjang,” kata Syaikhu usai pertemuan BKAN dengan Sekda Purwakarta dan jajarannnya, serta perwakilan Petani dan supir angkutan umum yang tergabung dalam Organda di Purwakarta, Jawa barat,Rabu (23/9/2020).

Lebih lanjut Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara menjelaskan, bukan tidak mungkin minimnya SPBU yang menyediakan Premium di Purwakarta juga menyebabkan munculnya banyak pompa- pompa bensin mini di luar Pertamina ini.

Syaikhu berharap, ke depan perlu sebuah kebijakan agar ada penambahan SPBU dan kuota premium yang notabene merupakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, sehingga angkutan- angkutan pedesaan maupun angkutan angkutan yang memang layak menerima ini, betul-betul bisa mendapatkannya.

“Dengan kata lain, perlu pemerataan distribusi Premium ke daerah-daerah, sehingga BBM bersubsidi ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, aspirasi lainnya datang dari Petani Purwakarta yang berharap adanya perubahan mekanisme pembeliaan bahan bakar bersubsidi untuk alat mesin pertanian (alsintan) yang lebih simpel dan sederhana. Karena selama ini mereka dibatasi hanya 10 Liter per hari. Itu pun sebelumnya harus mendapat surat keterangan dari kepala desa, atau jika ingin dalam jumlah yang banyak harus minta izin terlebih dahulu dari Kapolsek, paparnya.

“Proses tersebut tentu sangat panjang. Mereka (Petani Purwakarta) berharap pembelian BBM bersubsidi untuk alsintan cukup dengan menggunakan kartu tani, yang selama ini sudah mereka terima. Masukan-masukan ini tentu akan kami sampaikan ke pemerintah dan tentu ke pihak Pertamina ke depan,”tambah Politisi dari Fraksi PKS ini. (Ayu)