DPRD Kota Depok Gelar Rapat Paripurna Perdana, Dihadiri Wali Kota
DEPOK, MIMBAR.CO.ID | Dalam rangka Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, menggelar Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, di Ruang Sidang Paripurna DPRD, jalan Boulevar Sektor Anggrek Grand Depok City,Kota Depok, Senin (03/01/2022).
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Depok Yusuf Syahputra, juga dihadiri Wali Kota Depok Mohammad Idris serta Anggota Dewan yang hadir secara langsung maupun virtual.
Ketua DPRD Kota Depok, TM. Yusufsyah Putra menyebutkan, ada sejumlah rencana kerja pimpinan DPRD Kota Depok yang akan dilakukan. Antara lain menyusun tata tertib DPRD Kota Depok, memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Wali Kota dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) selambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Kita akan menyusun pokok pikiran (pokir) DPRD untuk rencana kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),” kata Yusufsyah Putra.
“Kami juga akan berupaya mengalokasikan anggaran secara proporsional pada masing-masing sektor dengan skala prioritas. Serta menyamakan persepsi dan pemikiran antara Pemkot dan DPRD dengan prinsip good goverment agar menghasilkan anggaran yang akuntabel,” jelasnya.
Program Kerja Komisi
Sementara itu, Empat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok memaparkan program kerja tahun 2022, dimana pada pelaksanaannya, seluruh komisi akan menjalin sinergisitas dengan Perangkat Daerah (PD).
Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah menyembunyikan, Komisi A telah memiliki beberapa isu publik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PD di lingkup Pemkot, yaitu optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan digital, serta pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat, sosialisasi program dan kebijakan yang baru disusun baik oleh pemerintah daerah maupun DPRD Depok.
“Kami juga akan melakukan pemberian vaksinasi tahap selanjutnya sesuai dengan arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat, perubahan kebijakan dari pemerintah pusat memberikan dampak bagi pelaksanaan program dan kebijakan di daerah khususnya Kota Depok, dan pelayanan publik di bidang perumahan, penataan kota, pertahanan, dan sebagainya,” ujar Hamzah.
Penanganan PKL
Begitu pula Ketua Komisi B DPRD, Hermanto menjelaskan, dalam masa sidang pertama ini, Komisi B telah menyusun beberapa rencana kerja, seperti halnya rapat kerja terhadap penetapan dan evaluasi pencapaian pelaksanaan kinerja Komisi B dan pengawasan terhadap pemberdayaan usaha mikro dan pedagang kaki lima (PKL).
“Kami juga akan melakukan penyusunan kajian, penataan pemberdayaan usaha mikro dan PKL serta penyusunan Raperda tentang penataan dan pemberdayaan PKL,” jelasnya.
Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, Edi Sitorus mengungkapkan, dalam menjalankan segala aktivitas dan agenda kerja, untuk masa sidang pertama dirumuskan berdasarkan beberapa program.
“Sesuai dengan isu strategis program-program prioritas pembangunan, serta program janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, kami akan meningkatkan langkah-langkah pengawasan baik melalui kunjungan lapangan, rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan atau perangkat daerah, maupun meningkatkan koordinasi dalam bentuk rapat kerja dengan perangkat daerah leading sektor,” paparnya.
Bidang Kesehatan
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok Supariyono menyembunyikan, Komisi D akan fokus dalam program kerja bidang sosial, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan pemuda.
“Kita dalam menjalankan program tersebut, akan bersinergi dengan Pemerintah Daerah,” tambahnya.
Partisipasi Aktif
Sementra itu Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam sambutan Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2022 ini berharap adanya kebersamaan serta partisipasi aktif untuk pembangunan Kota Depok., bahu-membahu, mewujudkan Kota Depok yang adil berbudaya dan sejahtera, ungkapnya.
“Harapan Kita dalam menghadapi Covid-19 tahun ini, dapat kita hadapi secara bersama bahu-membahu dengan optimisme untuk hari-hari yang lebih baik lagi ke depan.” ujarnya.
Kemudian, terkait pemenuhan apa yang di sampaikan oleh Komisi C dan Komisi D, Mohammad Idris menyebutkan adanya peningkatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Catatan DTKS di Kementerian, Kota Depok 1,2 juta karena pertama,ada instruksi dari kementrian yang bunyinya nya semua yang mendapatkan Bansos pada masa Covid agar dimasukkan di dalam data di DTKS. jadi orang-orang yang terimbas masuk dalam data DTKS,” tambahnya.
Idris menghimbau agar semuanya menjaga dan menghindari berpergian dan mematuhi prokes PPKM terbatas. Begitu pula dalam pemenuhan vaksin untuk para anak didik, saat ini baru mencapai 62 perden. Ke depan harapannya bisa mencapai 100 persen dari target yang diharapkan, ungkapnya.
Masih M.Idris, dikatakan pada tahun 2023 rencananya untuk membangun satu percontohan Madrasah di kota Depok dan ini menjadi aset yang di miliki Kota Depok. Kemudian, nanti akan di serahkan ke Kementerian Agama,sesuai dengan MoU yang dilakukan dengan Kementerian Agama.
“Drafnya sudah kami buat, karena itu pengelolaannya akan diserahkan seluruhnya kepada Kementerian Agama.Baik aset fisik, maupun SDM dan software dari sekolah madrasah tersebut.”
“Mari kita isi setiap hari kita dengan pikiran yang positif,tidak peduli seberapa berat beban hidup yang kita hadapi saat ini.Hari esok kita ada kesempatan baru untuk kita melakukan, karya-karya bagi bangsa dan negara yang kita cintai,”tambahnya.| My
