Sekjen PWI Pusat Klarifikasi Terkait Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat

Jakarta – Mencermati Siaran Pers pada hari Sabtu, 6 April 2024 pukul 19.06 wib. Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah meluruskan dan klarifikasi atas Siaran Pers Dewan Kehormatan PWI Pusat.

Dimana ia menyebutkan Sekjen PWI Pusat tidak pernah memberi keterangan apapun kepada Dewan Kehormatan, “setahu saya hanya Ketua Umum dan Bendahara Umum, jadi tidak tepat apabila disebut Pengurus Harian yang dipanggil untuk klarifikasi,” ujarnya.

Sekjen PWI juga menjelaskan, terkait dengan kerjasama PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN intinya adalah PWI Pusat melakukan UKW di 10 provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp 6 milyar dan masa waktunya Desember 2023 dan Januari 2024.

“Seluruhnya sudah diselesaikan oleh PWI Pusat dan telah dibuat laporan tertulis sesuai dengan isi perjanjian kerjasama antara PWI dengan FH BUMN,” ungkap Sayid.

Lanjutnya, dari dukungan anggaran tersebut anggaran yang telah disampaikan sampai hari ini adalah sebesar Rp 4,6 milyar. Selain itu digunakan untuk UKW di 10 provinsi juga untuk Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) yang berlangsung 5-9 Februari di Bandung dan data penggunaan keuangan bisa di tanyakan dan di cek ke bagian keuangan PWI, paparnya.

Ia juga menyebutkan, PWI Pusat akan menyelenggarakan lagi UKW di 10 provinsi, dimulai dari Nabire pada 17-18 April, berlanjut UKW di Riau, Sumsel, Kepri, Sulteng, Sultra dst sampai akhir Mei.

“Ada dua rencana Sekolah Jurnalisme Indonesia di Lampung. Anggarannya dari kas PWI Pusat dari sisa kegiatan UKW sebelumnya. Termasuk pelunasan Rp 1,4 milyar yang juga akan dipakai untuk UKW di 19 provinsi yang belum dilaksanakan UKW,” ujarnya.

Sementara itu, pernyataan bahwa sekitar Rp 2,9 milyar tidak jelas penggunaannya adalah keliru dan telah melahirkan fitnah. “Saya tidak tahu angka itu didapat dari mana. DK harus meralat kesalahan tersebut karena salah,” ungkapnya.

“Klarifikasi ini saya buat, agar tidak muncul persepsi bahwa pengurus PWI Pusat ingin mengambil keuntungan dari kerjasama dengan forum humas BUMN. Kalaupun ada pengeluaran terkait hal itu, masih sesuai mekanisme tertulis yang ada,” ujarnya.

Sayid berharap, ke depan Dewan Kehormatan berpikir jernih dan positif dalam membuat rilis sehingga sesuai dengan fakta yang ada, tambahnya. | rls