Prioritaskan Kenyamanan Warga, Pemprov DKI Gerak Cepat Tangani Kemacetan 

Jakarta  –  Memfasilitasi kemudahan mobilitas warga dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan merupakan salah satu komitmen strategis Pemprov DKI Jakarta, khususnya dalam hal mengurai kemacetan untuk menambah kenyamanan warga berlalu lintas di jalan.

Salah satunya penanganan kemacetan di Simpang Jalan Wijaya I-Jalan Wolter Monginsidi-Jalan Suryo (lampu merah Santa), Jakarta Selatan.

Dalam upaya penanganan kepadatan di ruas jalan dan persimpangan Santa tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan gerak cepat dengan bersinergi bersama Polda Metro Jaya.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan saat uji coba rekayasa lalu lintas (penutupan Simpang Jalan Wijaya I-Jalan Wolter Monginsidi) pada 6-12 April 2023 lalu, Dishub DKI kemudian melakukan perbaikan geometrik (ukuran jalan raya yang terkait dengan bentuk fisik jalan) persimpangan Santa.

“Penataan tersebut dilakukan agar distribusi kendaraan dapat berjalan lebih baik, seiring dengan semakin tingginya kemacetan di area tersebut setelah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dicabut karena semakin banyak pula aktivitas masyarakat di luar rumah. Kami Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan berbagai langkah cepat yang dibarengi evaluasi, sehingga kebijakan efektif dan tepat sasaran,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, pada Minggu (16/4).

Lanjutnya, setelah melalui kajian bersama Satuan Lalu Lintas Polda Metro Jaya, diputuskan untuk membuka ruas jalan idle (jalan yang tidak dipakai untuk kendaraan melintas) sebagai akses kendaraan.

Kemudian Dinas Bina Marga (DBM) DKI melakukan penyesuaian pada trotoar tersebut dengan melakukan pemasangan ramp (kemiringan trotoar disesuaikan dan diaspal), sehingga jalan idle tersebut dapat dilintasi kendaraan. Langkah ini diambil sebagai salah satu upaya untuk mengurai kemacetan, ungkapnya.

“Saat ini Pemprov DKI Jakarta terus memantau kondisi lalu lintas di persimpangan Santa untuk kemudian dikaji lebih lanjut. Dishub DKI Jakarta juga telah menurunkan sejumlah personel untuk mengawasi pergerakan lalu lintas di persimpangan Santa usai ditata,” jelas Syafrin.

Dishub DKI juga telah melaksanakan pertemuan dengan beberapa komunitas yaitu Koalisi Pejalan Kaki, bike to work, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Road Safety Asociation, dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) pada pagi ini (16/4) di Simpang Santa.

Sementara itu dalam pertemuan tersebut, Dishub DKI memberikan penjelasan terkait tujuan dilaksanakannya penataan simpang Santa dan akan dilaksanakan penataan kembali terhadap fasilitas pejalan kaki dan pesepeda di kawasan tersebut, sehingga bagi pejalan kaki dan pesepeda yang akan menyeberang tetap memenuhi prinsip pergerakan yang selamat, aman, nyaman, dan menerus.

“Kami akan membuat desain penataan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda dengan melibatkan komunitas, sebelum dilaksanakan penyediaan fasilitasnya,” jelasnya.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk mendorong masyarakat agar menggunakan transportasi umum dengan berbagai inisiatif, seperti pembangunan MRT Fase 2A Bundaran HI-Kota, MRT Fase 2 B (Kota – Ancol), MRT Fase 3 Cikarang-Jakarta-Balaraja (East West) yang dikoordinasikan Kementerian Perhubungan dan bekerjasama dengan Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bekasi, serta LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai.

Begitu pula Kepala Dishub DKI Jakarta menjelaskan, untuk sarana pejalan kaki dan pesepeda juga tetap akan dibangun, dengan mempertimbangkan konektivitas dengan sistem transportasi.

Pada tahun 2022 Pemprov DKI mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak lebih dari Rp 3 triliun rupiah untuk subsidi Transjakarta sebagai bentuk komitmen mendorong penggunaan transportasi publik

Pemprov DKI Jakarta terus melakukan kajian komprehensif tentang pola lalu lintas sebagai langkah penting dalam memahami akar masalah dan merancang solusi yang efektif.

“Rekayasa lalu lintas juga terus ditingkatkan, termasuk pengaturan jalur prioritas untuk transportasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik dalam mengatur arus lalu lintas. Berbagai upaya tersebut diharapkan mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan kualitas hidup warga kota,” tambahnya.|rls