JAKARTA – Pemerintah berharap pesta demokrasi lima tahunan, yang kali ini dilakukan secara serentak, pada pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan Pemilihan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Pilpes), membuat masyarakat ceria, bahagia, senang, sebab lima tahun sekali diberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang berkualitas.
“Sehingga sebenarnya nggak perlu kita kemudian risaukan, keadaan menjadi panas, ada konflik, dan sebagainya,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto kepada wartawan, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1/2019) sore.
Dikutip dari setkab.go.id, Menurut Menko Polhukam, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan supaya kita hati-hati, untuk menghadapi tahun politik ini. Selain itu pula kita dihadapkan kepada pemilu 2019 tahun ini, yang dilakukan serentak untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Pesiden, Wakil Presiden.
Presiden, lanjut Wiranto, mengarahkan kepada setiap menteri, agar menjaga semua kegiatan, sehingga Pemilu ini harus aman, harus damai, harus lancar, harus sukses.
“Jangan terganggu dengan hal-hal lain, jangan terganggu dengan suatu kebijakan-kebijakan yang justru mengganggu suksesnya Pemilu itu,” ungkapnya.
Wiranto menyebutkan, pemerintah mempunyai indeks kerawanan Pemilu, bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Polri, dimana sudah membuat analisis daerah-daerah mana saja yang memiliki tingkat kerawanan pemilu paling tinggi.
“Itu ada, daerah-daerah itu ada, dan kita sudah mengidentifikasi kira-kira di soal apa kerawanan itu. Bahkan mulai sekarang kita sudah mulai dengan bertahap, mencoba menetralisir kerawanan itu, sehingga pada saat nanti hari H-nya kita harapkan indeks kerawanan pemilu di semua daerah itu semuanya rendah,” papar Wiranto.
Artinya lanjut Menko Polhukam, tidak akan ada satu ancaman yang cukup serius, cukup signifikan terhadap pelaksanaan Pemilu. Itu yang harus dilakukan.
Menko Polhukam mengingatkan, sebenarnya tidak hanya para menteri dan kepala lembaga-lembaga pemerintahan, tapi juga semua stakeholder yang terlibat dalam pemilu, harus bersama-sama melakukan hal ini, apakah itu KPU, Bawaslu, DKPP, kemudian masyarakat, para pimpinan partai politik, para pelaku kontesan, itu semuanya harus bersama-sama punya tanggung jawab yang sama bahwa Pemilu ini pesta demokrasi, membuat masyarakat itu ceria, bahagia, senang, karena lima tahun sekali diberi kesempatan untuk melakukan, atau memilih pemimpin yang berkualitas.
Wiranto juga menyebutkan, langkah menurunkan tensi itu, pertama kalau kita bicara agak rinci, masalah hoaks atau kabar bohong, harus diselesaikan dengan cara-cara hukum dan tindakan yang tegas, karena hoaaks itu jelas akan mengacaukan bagaimana opini publik. Kemudian kedua, pemerintah akan mencegah adanya gangguan keamanan, terorisme, radikalisme.
Untuk itu, Menko Polhukam mengimbau jangan menggunakan politik identitas, karena politik identitas itu memecah belah persatuan kita sebagai bangsa.
“Politik identitas itu sebenarnya mengingkari Kebhinekaan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Maka kita juga imbau agar kita jauhilah politik identitas. Karena apa? Karena kampanye ini kan bukan mengadu suku, bukan mengadu agama, bukan mengadu status sosial, tetapi adu kompetensi kan, adu kualitas calon pemimpin,” papar Wiranto.
Wiranto mengimbau kepada partai-partai politik, sebagai salah satu yang ikut bertanggung jawab pada sukses Pemilu, bahwa kampanye boleh, tapi yang diadu adalah kualitas pemimpin, yang diadu adalah kompetensi pemimpin, yang diadu adalah rekam jejak pemimpin agar nanti bisa membangun suatu kesuksesan dalam rangka memimpin Negeri ini. (hms/van)
