KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi menggelar Uji publik I terhadap Penyusunan perubahan RPJMD Kota Bekasi tahun 2018 – 2023 (Penyepakatan Data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Isu Strategis), yang berlangsung di ruang rapat Nonon Sonthanie, Rabu (21/10/2020).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Yayan Yuliana menjelaskan dampak covid-19 menyebabkan adanya perubahan terhadap rencana yang telah disusun
“Karena adanya arahan pusat yakni
Rencana penanganan penyelamatan kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah oleh pemerintah pusat. Namun mau tidak mau ada perubahan terhadap rencana sebelumnya,” ujarnya.
Pertemuan tersebut juga membahas tentang permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah sesuai dengan masing- masing bagian.
“Isu yang dibahas diantaranya tentang Undang-undang ketenagakerjaan kerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kepustakaan dan kearsipan,” ungkapnya.
Yayan juga mengatakan kesepakatan perubahan RPJMD ini merupakan tanggung jawab bersama untuk tujuan pembangunan Kota Bekasi kedepannya.
“Disetiap ada musibah pasti ada kemudahan, apabila bisa kita kelola dengan baik maka akan timbul hal – hal positif. Salah satunya saat pandemi melanda, kualitas udara membaik karena kendaraan berkurang, masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan, Kehidupan sosial meningkat dengan kepedulian terhadap sesama, hingga aspek kelahiran yang juga akan meningkat di tahun 2021 karena berbulan- bulan di rumah,” ungkapnya.
Yayan berharap agar Covid 19 bisa segera pergi dan kehidupan kembali normal kembali.
Acara dilanjutkan dengan mendengarkan pemaparan dari tenaga Ahli S2 Teknik Lingkungan, Achmad Firmansam dan pemaparan oleh Dwi Nurcahyadi selalu narasumber yang diundang.
Terdapat kesimpulan bahwa Hasil uji publik ke satu telah menghasilkan kesepakatan isu penting dalam pembangunan berkelanjutan Kota Bekasi kedeoannya, diantaranya sebagai berikut:
1. Daya dukung dan daya tampung lingkungan.
2. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Pelayanan sosial.
4. Penguatan kelembagaan dan kerjasama.
5. Penguatan perekonomian kota.
6. Peningkatan layanan sanitasi dan air bersih yang aman dan berkelanjutan.
7. Kebencanaan.
8. Peningkatan Infrastruktur. (hms/tr)
