Jakarta – Dugaan kecurangan verifikasi partai politik menimbulkan sejumlah pertanyaan tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Suara sumbang tentang KPU kerap terjadi di media massa maupun media sosial.
Menanggapi isu tersebut, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) merasa perlu untuk mengupas lebih dalam soal kinerja KPU.
Berdasarkan Rilis yang diterima, melalui diskusi media yang diselenggarakan di Jakarta, Minggu 12 Februari 2023, diskusi ini bertujuan ingin menakar ulang bagaimana sebenarnya kinerja KPU selama ini.
“Apakah informasi yang selama ini beredar soal isu-isu miring seputar KPU memang benar terjadi, atau hanya sebagai upaya melemahkan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga pada akhirnya berdampak pada instabilitas negeri,” ungkap AIPI.
Menurut AIPI, sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU tengah sibuk mengerjakan tahapan Pemilu2024. Tanpa disadari, apabila dilihat ulang, KPU menggunakan sistem aplikasi di setiap tahapan Pemilu 2024, seperti SIPOL, SILON, SIDAPIL, SIDALIH, SIREKAP, SITPS, SIDAKAM.
Berbagai sistem aplikasi ini dipandang AIPI, sebagai wujud digitalisasi pemilu, yang kemudian dimaknai sebagai bentuk dari transformasi digital.
Apa yang sudah dilakukan KPU, sudah sesuai dengan Kebijakan Satu Peta yang digagas pemerintah lewat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016.
AIPI menyebutkan, salah satu tujuan dari transformasi digital KPU, dalam hal ini digitalisasi Pemilu, adalah sebagai upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik.
Namun AIPI juga menjelaskan, salah satu indikatornya adalah KPU di era kepemimpinan saat ini, menduduki peringkat pertama Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022 kategori lembaga non struktural sebagai badan publik informatif.
Selain keterbukaan informasi publik, KPU pun mengajak elemen masyarakat untuk berpartisipasi diPemilu 2024.
Dari segi kredibilitas dan kualitas pelayanan, beberapa biro di dalam kesekretariatan KPU sudah bersertifikasi ISO.
Capaian sertifikasi ISO ini kemudian dimaknai sebagai lembaga dengan kredibiltas dan kualitas layanan yang baik, karena telah mengadopsi standar mutu internasional (International Organization for Standardization).
Dengan mendapatkan sertifikasiini, maka KPU memiliki manajemen mutu yang terkelola dengan baik.
Dalam hitungan satu tahun, Pemilu serentak 2024 akan diselenggarakan KPU. Semakin mendekati Pemilu 2024, semakin banyak dinamika yang terjadi.
Tentu, dinamika ini menyisakan sejumlah tantangan yang akan dihadapi atau bahkan tengah dihadapi KPU, seperti tantangan sosialisasi dan pendidikan pemilih, distribusi logistik, dan misinformasi, disinformasi maupun malinformasi baik terhadap peserta Pemilu 2024 maupun terhadap KPU sebagai penyelenggara.
Dalam upaya menjaga stabilitas negeri ini, KPU diharapkan mampu menggandeng berbagai elemen untuk melakukan literasi politik dan literasi digital.
Dua ilmu yang penting diketahui publik agar publik tidak mentah-mentah menelan informasi dari pihak-pihak yang mencoba untuk melemahkan KPU di tengah berlangsungnya tahapan Pemilu 2024.
Untuk itu, AIPI berharap KPU terus menjaga amanah, integritas, dan netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.|rls
Foto: ist
