DEPOK – Wali Kota Depok Mohammad Idris melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan dilakukan oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris disaksikan Sekretaris Daerah Supian Suri dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Novarita, sebanyak 59 Aparatur Sipil Negara (ASN) ini berlangsung di Aula Edelweis Gedung Balai Kota Depok, Rabu (24/11/2021).
Puluhan ASN yang dilantik terdiri dari enam orang pejabat pimpinan tinggi pratama, sembilan orang pejabat administrator, 37 orang pejabat pengawas. Lalu tiga orang pejabat fungsional, dua orang kepala UPTD SDN dan dua orang kepala UPTD SMPN.
Kepada pejabat dan kepala UPTD SD dan SMP yang baru saja dilantik, Mohammad Idris menyampaikan tiga pesan penting, yaitu pertama, segera melakukan adaptasi terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan.
“Khususnya mereka yang biasanya bekerja di kedinasan, dia pindah kerja untuk melayani masyarakat secara langsung di wilayah, Camat, Lurah, Sekretaris Lurah (Sekel), Sekretaris Camat (Sekcam), Kepala Seksi (Kasie). Ini memiliki perbedaan karakter dengan tugas-tugas yang ada di Dinas-dinas,” kata Idris, usai acara pelantikan.
Kedua, para pejabat yang baru harus menyadari bahwa tugas pelayanan bukanlah tugas yang mudah, terlebih kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang semakin meningkat dan beragam.
“Segera pelajari dan pahami tupoksi lingkungan kerja masing-masing secara cepat dan tepat, sehingga tugas yang sudah diamanatkan dapat dilaksanakan dengan baik,” pinta Wali Kota.
Ketiga, ciptakan suasana kerja yang kondusif, dengan kerja sama yang baik antara pimpinan dan staff di setiap unit kerja, maka tanggung jawab dapat dicapai dengan hasil maksimal, paparnya.
“Tidak ada superman. Kepala Dinas tidak bisa menjadi seorang superman, Kabid bagaimana hebatnya tidak bisa menjadi superman. Tapi yang diperlukan adalah super team, selalu terkait satu sama lainnya, khususnya kepada mereka yang ada di wilayah,” ungkapnya.
Wali Kota juga menyebutkan, ini merupakan proses yang cukup lama, khususnya pejabat tinggi pratama karena memang pembentukan pansel itu ketat.
Menurutnya, proses pengumuman lelang juga dilakukan di lingkup Provinsi Jawa Barat. Selain itu, proses lelang jabatan juga dilakukan cukup ketat oleh KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara).
“Alhamdulillah atas restu dari KASN, prosesnya sudah dinilai baik makanya diperkenankan untuk dilantik pejabat yang ditentukan. Ada 59 dilantik hari ini,” tambah Idris. (My)
