Tangerang- mimbar.co.id- Teguh Santoso, pengamat hubungan internasional, berpendapat penamaan Laut Utara Natuna adalah bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia, dan berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi tak gentar oleh “tekanan” Tiongkok.
Meski Pemerintah Tiongkok sudah meminta Indonesia membatalkan pemberian nama tersebut, Teguh yakin sudah diperhitungkan dan pemerintah sudah siap dan tak gentar terhadap tekanan Tiongkok.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok, di Beijing, mengirimkan surat ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Pekan lalu (25/8/2017). Surat berisi permintaan Beijing agar Indonesia membatalkan penamaan Laut Natuna Utara.
Teguh Santosa mengatakan wajar Tiongkok protes karena mereka kehilangan keuntungan yang mereka dapat selama ini dari penggunaan nama Laut China Selatan. Masyarakat internasional menganggap Tiongkok berkuasa di wilayah tersebut.
Padahal, kata Teguh, wilayah perairan Tiongkok hanya sampai pada batas-batas laut yang diakui hukum internasional. Namun, Indonesia juga berhak memberikan nama daerah yang masuk teritoralnya, ujar Teguh Santosa.
Penggunaan nama Laut Natuna Utara diperlukan untuk kepastian hukum internasional. Untuk jangka panjang, perlu demi menjaga keamanan dan stabilitas kawasan.
“Saya sudah pernah sampaikan, keputusan Indonesia ini adalah ekspresi dari komitmen kuat Indonesia membina keamanan dan stabilitas kawasan.,” kata
Dosen studi konflik dan kawasan Asia Timur itu yakin Presiden Joko Widodo dan Kemenko Kemaritiman sejak zaman Rizal Ramli hingga Luhut B. Panjaitan telah mengkaji perubahan nama tersebut. [Pakho]
