JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berpesan, untuk semua pelayanan publik terintegrasi, cepat, dan transparan, agar bisa menekan praktik suap dan korupsi. Sistem pelayanan publik seperti itu, harus dijadikan model nasional.
“Sistem pelayanan publik, jika sederhana, cepat dan transparan, tidak ada relevansinya untuk menyuap. Yang menyuap itu pasti yang ribet, bertele-tele, dan tidak transparan,” kata Jokowi, di hadapan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah menteri, dan ketua partai politik yang hadir dalam pembukaan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), di Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018).
Seperti dikutip dari menpan.go.id, menurut Presiden, sekarang sudah ada beberapa pemerintah daerah yang bisa dijadikan contoh bagi daerah lain untuk menekan angka korupsi. Salah satu cara untuk menekan praktik KKN adalah dengan penguatan sistem monitoring internal.
Jokowi juga menjelaskan, beberapa daerah-daerah yang dapat dijadikan contoh seperti DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Boyolali.
“Kalau kita buat satu contoh dari kementerian/lemhaga, satu provinsi, satu kabupaten, akan mudah sekali untuk menekan KKN,” ungkapnya.
Presiden Jokowi menuturkan, dunia sedang menghadapi tantangan yang besar dan kompleks. Di era globalisasi, yang dibutuhkan adalah penguasaan teknologi demi kepentingan bersama.
Kompetisi di tingkat dunia tidak lagi ditentukan oleh besar kecilnya suatu negara, namun seberapa cepat ia beradaptasi dengan perubahan. “Yang berani berinovasi, akan mengalahkan yang hanya rutinitas,” tegas Jokowi.
Kunci untuk melakukan percepatan itu, menurutnya, adalah dengan reformasi birokrasi. Para penyelenggara negara dan birokrat tak boleh lagi mempersulit masyarakat yang hendak mengurus berbagai hal.
“Pangkas birokrasi yang mempersulit langkah. Lakukan debirokrasi,” tambah Presiden. (hms/van)
