KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menyebutkan program dari Kementerian Sosial ini harus terkoneksi dengan bantuan Bapelitbangda Kota Bekasi, agar terserapnya dana yang akan diajukan dalam program baik ini, juga terkoneksi dengan Diskominfostandi yang akan membantu dalam penjabaran data masyarakat Kota Bekasi.
“Dalam peluncuran ini semoga bisa mengurangi jumlah angka kemiskinan di Kota Bekasi secara signifikan, bergerak berdasarkan data dan terukur, yang paling utama ialah penanggualangan PPKS tidak lagi bersifat sektoral dan dilakukan dengan mengutamakan sinergitas antar OPD yang ada,” kata Rahmat Effendi saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Dinas Sosial Kota Bekasi di Hotel Aston Kota Bekasi, Selasa (25/8/2020).
Kegiatan FGD ini mengenai sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kota Bekasi yang sebagai acuan program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang diikuti sebanyak 70 anggota dari organisasi sosial, dengan menggunakan protokol kesehatan yang diperketat.
Tujuan dari program ini ialah mendapatkan kesamaan visi tentang penanganan fakir miskin dan menjadi langkah awal persiapan satu pintu di Kota Bekasi. Mengacu pada Permensos 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu, Perwal 57 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sistem Layanan dan rujukan Terpadu. Mengenai data kemiskinan (Big data) dalam Permensos No 5 Tahun 2019, maka di lanjutkan dalam sebuah pengaplikasian di masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota memberikan solusi kemudahan dalam menyikapi kemiskinan di Kota Bekasi, bahwa mengapa selalu terbelakangi oleh persolaan komunikasi, dengan contohnya bantuan sosial yang menerima masih memiliki sebuah mobil, tapi tidak sampai ke target, mengapa masih belum mendapatkan kesempatan yang baik untuk orang tidak mampu.
Ia menyebutkan, solusinya Kota Bekasi hanya 21 ribu hektar, jangkauannya dekat tidak sulit, tapi tidak pernah selesai mengapa?.
“Kini sudah jamannya serba teknologi, by name by addrres, apa saja yg harus dibangun kebutuhan ekonominya, harus tersinegritas dengan Dinas Komunikasinya, agar langsung dapat mencapai target si masyarakat,” ungkapnya.
Lanjut Rahmat Effendi, demikian juga untuk Dinas Perkimtan Kota Bekasi yang harus mendata Lingkungannya, MCK, air bersih, jalan setapak, sarana prasarana PSU, juga termasuk sekolah. Ini adalah cara kerja sinegritas, sehingga Dinas Sosial hanya perlu mendata secara rinci apa yang di cari dari warga yang tidak mampu, paparnya.
“Semoga launching ini dapat mengerahkan pergerakan seluruh unsur sosialnya, yang nantinya juga akan dilakukan sosialisasi mengenai dampak dari Covid di Kota Bekasi, agar yang berada di wilayah juga dapat membantu tersebarnya sosialisasi bahaya Covid 19, tambah Rahmat Effendi.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Koordinator SLRT Provinsi Jawa Barat, Harvian. Para peserta dari unsur sosial yakni para anggota Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), anggota TKSK Kota Bekasi dan unsur Karang Taruna yang dapat membantu di bidang sosial. (rls/tr)
