JAKARTA – Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh menyambut baik rencana pelaksanaan Hari Pers Nasional 2020 yang diselenggarakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dari tanggal 5 – 10 Februari 2020 mendatang.
“Ada tiga hal yang harus dipikirkan dalam pelaksanaan Hari Pers Nasional di Banjarmasin. Pertama, ini adalah gawe kita bersama masyarakat pers. Untuk itu kebersamaan lini dunia pers sangat penting,” ujar M Nuh yang didampingi Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun dan anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, ketika menerima kunjungan Panitia HPN 2020 yang dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari di Sekretariat Dewan Pers Jakarta, Rabu, (13/11/2019).
Ketua Dewan Pers menyebutkan, setelah 20 tahun UU Pers, kira-kira apa yang bisa kita dapat?.
Dari situ kita kombinasikan acara-acara yang bersifat seremoni dengan pemikiran strategis, kritis terhadap dunia pers dan isu di Indonesia.
“Jangan sampai hanya mengangkat isu pers juga, karena dunia pers itu lintas batas. Harus ada FGD beberapa kali untuk flashback 20 tahun UU pers dan kelanjutannya seperti apa,” ujarnya.
Lanjutnya, dengan dana dari Provinsi Kalsel yang cukup besar, maka kita harus menyiapkan kegiatan yang memberi dampak ekonomi buat masyarakat Kalsel, dan memiliki nilai investasi. “Minimal dalam bentuk peliputan-peliputan yang mengangkat potensi daerah kalsel,” ungkapnya.
“Menurut saya yang menarik dari Kalsel adalah Culture di Kalsel. Bukan sekedar taria-tarian, termasuk interaksi sosial masyakarakat Banjar. Kemudian potensi kewilayahan, demografi orang Kalsel. Dalam serial diskusi harus dimasukan narasumber dari daerah Kalsel,” papar Ketua Dewan Pers periode 2019-2022.
Sementara itu Ketua HPN yang juga Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari berharap Dewan Pers menjadi penyelenggara konvensi media massa yang akan diikuti seluruh perusahaan pers dan tokoh pers, bicara tentang pers seperti apa, untuk melihat wajah ke depan seperti apa, karena ada kegelisahan pelaku pers saat ini.
“Apakah ada penggagguran besar-besaran di profesi wartawan. Salah satunya adalah kita ingin mendorong pemerintah membuat regulasi. Misalnya regulasi untuk media sosial,” ujar Atal.
Selain itu, Ketua Panitia Penyelenggara HPN Auri Jaya, berencana mengadakan forum investasi yang akan melibatkan beberapa kementerian dan pengusaha serta duta besar negara sahabat, mengingat Kalsel akan menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara Indonesia yang baru, ujarnya.
“Kami juga akan undang platform dan start up, karena Banjarmasin Kalsel akan menjadi IKN dan sudah disematkan sebagai smart city,” jelas Auri.(rls)
