LPM Kelurahan Depok Siap Bersinergi Bersama Pemkot 

 LPM Kelurahan Depok Siap Bersinergi Bersama Pemkot 
Digiqole ad

Depok – Perjuangan Haryanto membangun Kota Depok, Khususnya di wilayah Kelurahan Depok tidak perlu diragukan lagi. Sejak dipercaya menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Depok tepatnya di bulan Agustus tahun 2019, berbagai usulan masyarakat terus diperjuangkan hingga sekarang ini.

Bahkan, miliaran dana APBD melalui usulan Musrenbang, Pokok Pikiran (Pokir) dan Usulan Dinas untuk wilayah di kelurahan Depok telah mengalir dan terserap dengan baik ke masyarakat. Semua itu berkat perjuangan dan kerja keras pria yang akrab di sapa Eem ini.

Saat di tahun 2019, Haryanto berhasil memperjuangkan dan mengawal usulan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 23 unit dengan total nilai Rp. 529 juta. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur senilai kurang lebih 2 miliar.

“Berkat perjuangan dan dukungan Pak Haryanto, saat ini lingkungan kami khususnya di RW 12 Kampung Mangga menjadi lebih baik, terutama infrastruktur lingkungan,” kata Jamaluddin Ketua RW12 Kelurahan Depok.

Begitu juga di tahun 2020, berbagai program pemerintah Depok seperti P2WKSS usulan dari wilayah senilai miliaran rupiah terserap dengan baik. Selain itu, pembangunan Infrastruktur, sanitasi air bersih, bantuan RTLH, Pemberdayaan Kampung KB, dan Kampung Tangguh menjadi usulan perjuangan Haryanto untuk masyarakat di Keluarahan Depok.

Bahkan, di tahun yang sama bersamaan dengan penanganan covid-19, Haryanto ditunjuk sebagai Ketua Satgas Covid di Kelurahan Depok. Haryanto berhasil mengajukan ribuan bantuan untuk masyarakat yang terdampak covid-19 di Kelurahan Depok.

Sebanyak 5346 Kepala Keluarga (KK) berhasil menerima bantuan covid dari Pemerintah Kota maupun Pusat. Lalu, 1527 KK di Kelurahan Depok juga menerima bantuan dari Provinsi Jawa Barat.

Tak hanya itu, sebanyak 827 KK berhasil terdata sebagai Penerima Keluarga Harapan (PKH) yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat.

“Alhamdulillah, sejak tahun 2020 lalu, kita selalu mendapatkan bantuan dan program dari pemerintah, itu semua adalah perjuangan Pak Haryanto sebagai ketua LPM,” kata Djuhri Ketua 03 Kelurahan Depok.

Pada awal tahun 2021, Bapak dua anak ini kembali memperjuangkan dan mengawal program dan bantuan masyarakat di wilayah Kelurahan Depok.

Selain kembali mengawal usulan masyarakat bidang Infrastruktur dan RTLH. Haryanto juga memperjuangkan penerima data terpadu keluarga sejahtera (DTKS) agar tepat sasaran. Perjuangan Haryanto tersebut tak terlepas dalam membantu menyalurkan bantuan dari pemerintah agar tepat sasaran.

“Hampir setiap tahun sejak 2019 sampai saat ini, berkat pengawalan dan perjuangan Haryanto berbagai pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD, Provinsi maupun pusat selalu kita dapatkan, mulai dari jalan, jembatan, turap, RTLH, dan lainnya. Tanpa pengawwlan dan perjuangan beliau akan mustahil bisa terserap ke masyarakat khususnya di wilayah Keluarahan Depok,” ungkap Sabani Sukri Ketua 19 Kampung Lio Kelurahan Depok.

Diketahui, tepatnya Minggu 27 November 2022 pemilihan LPM akan dilakukan secara serentak di 63 Kelurahan, se-Kota Depok. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021.

Dalam Perwal tersebut disebutkan bahwa pembentukan LPM berasal dari masyarakat kelurahan, dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan dan hasilnya untuk masyarakat kelurahan.

Adapun syarat untuk menjadi calon ketua LPM diantaranya,

a. Warga Negara Indonesia yang pada saat pencalonan berusia paling rendah berusia 19 (sembilan belas) tahun;
b. Penduduk setempat yang bertempat tinggal tetap di lingkungan kelurahan tersebut selama paling sedikit 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus serta terdaftar pada KK dan memiliki KTP setempat;
c. Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
d. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
e. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
f. Sehat jasmani dan rohani;
g. Tidak buta huruf dan tidak buta angka;
h. Tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
j. Bukan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok; dan
k. Memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.[]

Digiqole ad

Berita Terkait

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *