JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo mengemukapkan, sekarang ini banyak alat deteksi dini (early warning system) tsunami yang tidak berfungsi.
Bahkan alat deteksi dini tersebut, sebagian hilang seperti akinya, ada juga solar cellnya, sehingga walaupun alat itu secara fisik masih ada tetapi tidak berfungsi.
“Tadi saya laporkan kepada bapak Presiden bahwa kalau boleh, alat-alat deteksi ini dianggap tanda petik sebagai “objek vital nasional”, dan harus diamankan oleh unsur TNI,” kata Doni kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/1/2019) .
Dikutip dari setkab.go.id, lebih jauh Kepala BNPB menjelaskan, kalau alatnya nggak berfungsi, berarti mata dan telinga masyarakat yang ada di kawasan pesisir pantai itu tidak mendapatkan informasi. Artinya. kalau terjadi sesuatu tsunami maka korbannya sangat banyak, yang bisa melampaui korban tsunami yang sebelumnya, ujarnya.
Begitu pula lanjutnya, mengenai “objek vital nasional” tersebut, kalau alatnya tidak berfungsi dan tidak ada yang mengamankan, sebanyak apapun alat yang digelar itu akan hilang, dan akan rusak baik karena faktor alam maupun karena manusia.
“Nah tadi, Bapak Presiden sudah menugaskan Panglima TNI agar mengeluarkan surat perintah, agar alat-alat ini dijaga oleh unsur TNI,” ungkap Doni.
Sementara itu Kepala BNPB menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar memasang tanda-tanda peringatan di seluruh kawasan yang rawan bencana.
“Nah bencana disini yang sudah disampaikan oleh para pakar, yang berhubungan dengan tsunami ada dua tempat. Pertama adalah megathrust dari Selat Sunda itu sendiri, sampai dengan kawasan bagian timur selatan dari Pulau Jawa. Kemudian kedua adalah kawasan megathrust yang ada di bagian barat Pulau Sumatra, termasuk juga sejumlah patahan yang ada di Pulau Jawa yang relatif penduduknya sangat padat,” papar Doni.
BNPB, lanjutnya mencoba bekerjasama bersama para pakar, untuk bisa menemukan lokasi yang eksak, lokasi yang pasti. Tentu, BNPB juga harus berkerja sama dengan pemerintah provinsi kabupaten/kota untuk bersama-sama memberikan tanda peringatan tersebut.
“Tidak ada niat sedikitpun untuk menimbulkan kekhawatiran, tetapi semata-mata untuk menyampaikan kepada semua masyarakat bahwa kita berada dan kita hidup diatas cincin api, dan diatas patahan lempeng yang setiap saat bisa saja terjadi gempa bumi dan juga tsunami,” jelas Doni.
Doni menegaskan, untuk alat deteksi dini yang sudah ada yang bisa diperbaiki akan diperbaiki. Sementara beberapa tempat yang belum terpasang diusulkan akan dipasang berdasarkan data yang dimiliki oleh para pakar.
“Kami sangat berharap ini akan segera berproses, tadi hasil rapat maksimal tiga bulan sudah tergelar alat-alat itu,” ujarnya. (hms/van)
