JAKARTA – Pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 di era pandemi telah menimbulkan reaksi pro dan kontra.
Presiden, DPR dan KPU bersikukuh akan tetap melaksanakan pilkada tersebut dengan protokol kesehatan secara ketat.
Sedangkan organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, serta organisasi masyarakat lain meminta ditunda, Mappilu PWI yang konsen pada pelaksanaan Pilkada sehat dan berbudaya ini turut khawatir, akan terjadi ledakan kasus Covid-19 di 270 daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) pada pilkada yang diperkirakan bakal melibatkan sekitar 100 juta orang.
Mappilu PWI menggelar diskusi daring dengan tema “Menimbang Pilkada 2020 : Tetap 9 Desember 2020 atau Ditunda Demi Keselamatan Bersama”. Kegiatan ini digelar pada Kamis (24/9/2020) pukul 14.00 – 16.00 WIB.
Ketua Mappilu PWI, Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, terus mencermati dinamika yang terjadi di tengah masyarakat khususnya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.
Mappilu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat pun tidak ingin “terperangkap” dalam silang pendapat/pro-kontra berlanjut atau ditundanya Pilkada Serentak yang diagendakan 9 Desember 2020 itu.
“Tujuan utama diskusi ini ialah pencerahan bagi kalangan wartawan Indonesia dan masyarakat. Mappilu PWI hendak menggali pandangan atau pemikiran dari para tokoh dari berbagai latar belakang, melalui seri diskusi ini,” ujar Suprapto yang juga Wasekjen PWI Pusat.
Melalui seri diskusi ini Mappilu PWI juga akan meminta KPU mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur sanksi tegas kepada peserta pilkada jika pendukungnya melanggar protokol kesehatan.
Selain itu, Mappilu PWI meminta KPU tidak mengeluarkan ketentuan terkait kampanye terbuka karena berpotens menjadi klaster Covid-19.
Diskusi yang baru pertama kali dilaksanakan ini, rencananya digelar dwi mingguan atau bahkan mingguan. Intinya, bertitik-tolak dari gelaran Pilkada Serentak 2020 yang tetap berlanjut pada 9 Desember mendatang.
Adapun narasumber yang akan hadir di antaranya Ketua Gugus Tugas Covid19 Letjen TNI Doni Monardo, Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto, perwakilan PB NU, Sekretaris Lembaga Hikmah dan kebijakan publik PP Muhammadiyah Abdul Rohim Ghazali, dan perwakilan Kemendagri. Juga, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat, Dr.Daeng M Faqih. Diskusi ini akan dimoderatori oleh Frans Sudiarsis dari Mappilu PWI.
Peserta yang akan hadir Pengurus PWI Pusat dan Provinsi se-indonesia, Mappilu- PWI Pusat, Mappilu PWI Provinsi, Mappilu PWI Kabuaten/ Kota, dan wartawan anggota PWI.
Sebelum diskusi dwi mingguan ini digelar, Mappilu PWI melakukan road-show ke berbagai pihak. Termasuk, bertemu dengan Asisten Operasi Kapolri, Irjen.Pol. Imam Sugianto, M.Si.
Jebolan Akpol 1990 yang pernah menjadi ajudan Presiden SBY serta Wakapolda DIY dan Kalbar ini sudah langsung menyatakan kesediaannya menjadi narsum pada diskusi perdana daring Mappilu PWI.[]
