JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, setiap ia masuk ke kampung, ke desa, atau ke daerah-daerah, yang masuk di telinganya adalah urusan sengketa tanah, urusan sengketa lahan.
“Tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia yang bertahun-tahun enggak diselesaikan, berpuluh-puluh tahun masalah ini enggak diselesaikan,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan 3.000 sertifikat tanah di Lapangan Bola Arcici, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (26/1/2019).
Dikutip dari setkab.go.id, Presiden mengungkapkan, tidak hanya di Jawa, saat ia ke Sumatra, Kalimantan, Bali, NTT, Maluku, Sulawesi, Papua, problem sama, yaitu sengketa tanah di mana-mana.
Lanjutnya, sengketa tanah tersebut, ada warga dengan warga, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, bahkan ada dalam satu keluarga juga masalah ini, ujarnya.
“Kita patut bersyukur sekarang sudah pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah, yang kita miliki, yaitu sertifikat,” ungkap Jokowi.
Lebih jauh Jokowi menjelaskan, dari 126 juta bidang tanah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang bersertifikat baru 46 juta. Sedangkan yang 80 juta belum.
Hal ini karena yang lalu-lalu Kementerian ATR/Kantor BPN, setahun hanya mengeluarkan 500.000 sertifikat. Sehingga kalau kurangnya 80 juta, berarti harus menunggu 160 tahun baru selesai, ujar Jokowi.
Presiden mengaku pada 2015, telah memerintahkan kepada Menteri ATR/Kepala BPN, targetnya sepuluh kali lipat, lima juta harus keluar sertifikat. Caranya seperti apa, terserah Menteri yang penting masyarakat dapat sertifikatnya, tuturnya.
“Alhamdulillah bisa melampaui 5,4 juta bisa keluar 2018. Saya targetkan lagi tujuh juta harus keluar. Alhamdulillah melebihi target lagi 9,4 juta keluar di 2018 kemarin. Lho artinya apa?, Nyatanya kita ini bisa melakukan itu, mempercepat urusan ini bisa,” tambahnya. (hms/van)
