Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN: Humas Dituntut Proaktif dan Mampu Membuat Perencanaan Komunikasi Strategis

JAKARTA – Merancang strategi komunikasi menjadi penting dalam rangka mencapai tujuan komunikasi, terlebih bagi strategi komunikasi publik yang dilakukan oleh instansi pemerintahan layaknya kementerian dan lembaga. Seperti yang diungkapkan Kepala Biro Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yulia Jaya Nirmawati, dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang digelar oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) pada Kamis (25/03/2021).

Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN memaparkan, Biro Humas mempunyai beberapa fungsi dan tugas seperti melaksanakan pemberitaan, hubungan antar lembaga, pengelolaan media, informasi publik, pengelolaan pengaduan, keprotokolan dan dan administrasi ketatausahaan pimpinan.

“Semua fungsi dan tugas ini sangat berhubungan dengan opini publik. Peran Humas sangat strategis dalam menggiring opini publik, serta membangun dan menjaga citra baik Kementerian ATR/BPN,” kata Yulia.

Ia juga menyebutkan, pendekatan dan tujuan strategi komunikasi Humas Kementerian ATR/BPN memiliki beberapa fokus, mulai dari memproduksi konten publikasi yang berisi edukasi publik tentang produk dan business process Kementerian ATR/BPN di setiap unit dan level organisasi, menyebarkan testimoni masyarakat atau pemangku kepentingan yang telah merasakan manfaat/menikmati hasil program Kementerian ATR/BPN dan melibatkan pejabat Kementerian ATR/BPN serta masyarakat untuk berdialog langsung terkait isu di Kementerian ATR/BPN.

Selain itu Kementerian ATR/BPN juga menggandeng key opinion leader (KOL) untuk mempublikasikan opini maupun apresiasi para pakar atau figur publik tentang keberhasilan pelaksanaan dan manfaat dari program Kementerian ATR/BPN.

Beberapa hal dilakukan untuk memperkuat strategi komunikasi Biro Humas Kementerian ATR/BPN, baik jangka pendek maupun jangka menengah seperti, memperkuat engagement dengan media arus utama, pengelolaan isu strategis secara lebih intens, penguatan media sosial resmi dan media internal seperti newsletter, brosur dan media publikasi luar ruang lainnya melalui konsep konten yang terkoordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan media sosial Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.

Tak hanya terbatas pada media komunikasi saja, namun juga mendorong perubahan sikap dan budaya kerja di kantor pertanahan seluruh Indonesia. Semua hal di atas diharapkan akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian ATR/BPN.

Menurut Yulia, dalam menjalankan implementasi strategi komunikasi bagi Kementerian ATR/BPN tentu melibatkan banyak pihak yang terhubung satu sama lain. Dalam metode pentahelix, Humas Kementerian ATR/BPN melibatkan lima pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah selaku pembuat kebijakan, akademisi selaku pengkajian data dan fakta, media yang dapat mengamplifikasi kebijakan pemerintah serta dunia usaha dan komunitas yang senantiasa mendukung serta mendorong setiap jalannya program dari Kementerian ATR/BPN.

“Kita bersama-sama membawa citra positif bagi instansi kita, kini kita memang sudah lebih baik meski masih banyak yang harus kita perbaiki,” tambah Yulia Jaya Nirmawati

Ketika bicara salah satu media implementasi strategi komunikasi, media sosial menjadi salah sau aset besar yang dimiliki Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Yulia menyebutkan, pertumbuhan followers atau pengikut di media sosial Kementerian ATR/BPN mengalami peningkatan yang sangat tajam sejak tahun 2017.

“Media sosial adalah kekuatan, karena semakin banyak pengikut, semakin banyak potensi serta keterlibatan publik yang kita capai,” ungkapnya.

Kanal media sosial yang dimiliki Biro Humas Kementerian ATR/BPN yakni Youtube, Facebook, Twitter dan Facebook. Pada tahun 2018, terdapat lonjakan tajam pengikut di kanal Instagram Kementerian ATR/BPN sebesar 169,7% dan terus memberi angka peningkatan pengikut yang tinggi pada tahun 2020 sebesar 177,7%.

“Pencapaian ini tentunya menjadi momentum bagi kita semua, bahwa rekan humas di seluruh kanwil maupun kantah di seluruh Indonesia untuk memperkuat kembali peran media sosial untuk menyebarkan informasi di era digital, terlebih di era pandemi,” ujar Yulia.

Dalam komunikasi publik, seringkali menemui beberapa permasalahan seperti tidak adanya agenda, narasi tunggal serta framing isu. Tidak terbuka kepada publik terhadap informasi yang sifatnya publik juga menjadi salah satu masalah komunikasi publik yang sering terjadi.

Ia juga menilai salah satu peran komunikasi adalah persoalan mengatur persepsi, harus terbuka serta menjalin komunikasi kepada publik ini menjadi aksi nyata berpengaruh pada persepsi. Semua proses komunikasi publik yang baik ini yang akan menciptakan citra positif.

Di era digital ini, ke depannya akan semakin banyak tantangan di bidang kehumasan. Yulia mengatakan, Humas perlu memetakan isu-isu strategis yang dihadapi, khususnya yang berpotensi menjadi krisis. Isu tersebut memerlukan penanganan khusus dalam pemberitaan dan juga pendekatan dengan media sebagai medium perantara komunikasi publik.

“Humas dituntut untuk proaktif dan mampu membuat perencanaan komunikasi strategis dan tepat sasaran secara internal maupun eksternal,” tutup Yulia Jaya Nirmawati. (hms /tr)