JAKARTA – Fitch Ratings, memberikan peringkat yang baik untuk kondisi perekonomian di Indonesia tahun ini.
Lembaga pemeringkat kredit internasional yang berpusat di New York dan London ini memperkirakan PDB Indonesia akan pulih secara bertahap menjadi 5,3% pada 2021 dan 6,0% pada 2022.
Fitch melihat ini sebagai pertumbuhan yang sangat baik mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat terkontraksi 2,1% pada 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.
Begitu pula Fitch melihat pemulihan tersebut didukung stimulus belanja pemerintah dan ekspor neto Indonesia, termasuk dari perbaikan harga komoditas.
“Kami memperkirakan momentum pertumbuhan akan didukung lebih lanjut dalam waktu dekat oleh langkah-langkah bantuan fiskal dan belanja infrastruktur,” tulis Fitch dalam rilisnya.
Pemerintah RI menurut Fitch sudah memulai program vaksinasi pada bulan Januari dan bertujuan untuk mencapai kekebalan kelompok pada Q1 (kwartal pertama) tahun 2022. Menurut Fitch ini target yang optimistis. Hal ini diamini oleh Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.
“Pemerintah akan menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan menjaga keberhasilan PPKM Mikro untuk menekan kasus aktif yang saat ini sudah single digit. Selain itu juga percepatan vaksinasi, salah satunya dengan vaksin gotong royong,” ungkap Airlangga yang juga Ketua KPCPEN menyikapi penilaiaan Fitch tersebut.
Penerapan UU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah Indonesia, diyakini akan menjadi pendorong pemulihan ekonomi Indonesia.
Dalam jangka menengah, Fitch berharap pertumbuhan RI akan mendapat dorongan dari penerapan Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menghilangkan beberapa hambatan investasi yang sudah berlangsung lama.
Selama ini Fitch melihat pengeluaran pemerintah tetap difokuskan untuk mengurangi dampak akibat krisis kesehatan. Sekitar 4,2% dari PDB Indonesia yang dialokasikan pada tahun 2021 untuk langkah-langkah kesehatan dan bantuan guna mendukung rumah tangga dan bisnis. Ini meningkat jika dibandingkan 3,8% dari PDB yang dicairkan pada tahun 2020.
“Pemulihan sektor riil juga dilakukan dengan kebijakan yang menstimulus konsumen sekaligus mendorong produksi seperti sektor property dan otomotif. Kami saat ini juga tengah memfinalisasi paket ketersediaan financing untuk sektor horeka (hotel-restoran-kafe),” ungkap Airlangga menanggapi
Fitch juga melihat pembangunan infrastruktur tetap menjadi kunci jangka menengah dari prioritas pemerintah. Akan, tetapi kapasitas investasinya mungkin terhambat oleh pembayaran bunga yang meningkat (18% dari pendapatan pada tahun 2020). Selain itu pengeluaran yang diamanatkan secara konstitusional untuk kesehatan dan pendidikan, dan kemungkinan kebutuhan mendukung modal bagi perusahaan milik negara.
“Lembaga Investasi Indonesia” yang baru dibentuk oleh Otoritas Investasi Indonesia, diyakini akan menjadi sumber pendanaan yang strategis. Lembaga ini dibentuk untuk membantu pendanaan pembangunan infrastruktur selama beberapa tahun ke depan. Dana itu berasal dari gabungan dana pemerintah dan sektor swasta, termasuk melalui disinvestasi aset pemerintah, seperti jalan tol.
Fitch memperkirakan defisit fiskal akan sedikit menyempit menjadi 5,6% pada tahun 2021 dari 6,1% pada tahun 2020, secara umum sejalan dengan target pemerintah RI.
Setelah dampak pandemi mereda, Fitch menyatakan konsolidasi fiskal harus dipercepat mulai tahun 2022. Ini mengingat dukungan luas di seluruh spektrum politik untuk kebijakan fiskal yang berhati-hati dan rekam jejak akumulasi utang yang rendah Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain.
Dalam pandangan Fitch, konsolidasi kemungkinan akan datang dari penghapusan secara bertahap kebijakan bantuan dan rasionalisasi pengeluaran.
Fitch memperkirakan rasio pendapatan akan meningkat secara bertahap menjadi 12,3% dari PDB pada tahun 2021. Selanjutnya menjadi 12,8% pada tahun 2022. Hal ini terjadi seiring dengan pemulihan ekonomi, dari 12,1% pada tahun 2020, terendah dalam kategori ‘BBB’.
Dampak pandemi pada metrik fiskal Indonesia menurut Fitch tidak separah kebanyakan negara lain yang memiliki peringkat ‘BBB’. Fitch memperkirakan utang pemerintah akan mencapai puncaknya pada sekitar 42% dari PDB pada tahun 2022. Namun ini masih jauh di bawah rata-rata negara ‘BBB’ yakni sebesar 57%. (rls)
