JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, menyerahkan apresiasi dan penghargaan kepada tujuh pemimpin yang telah menerapkan pembangunan Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di seluruh unit kerjanya.
Ada pun ketujuh pimpinan yang dimaksud adalah, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diwakili Sekjen BPK Bachtiar Ali, Ketua Mahkamah Agung (MA) diwakili Wakil Ketua MA Sunarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menkumham Yasona Laoly, Menperin yang diwakili Sekjen Kemenperin Harris Munandar, Jaksa Agung Prasetyo, Kapolri yang diwakili Wakapolri Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto.
Penghargaan juga diberikan kepada Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Wamenlu Abdurrahman Fachir. Keduanya telah mendorong pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di instansi yang dipimpinnya.
Seperti dikutip dari menpan.go.id, Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam arahannya, mendorong seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.
Ia mengibaratkan, WBK emas dengan bintang empat, sedangkan WBBM ibarat platinum, atau bintang lima.
“Tapi selain selain bersih, pelayanan juga perlu cepat, karena pengusaha memerlukan kecepatan,” kata JK dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, yang berlangsung di Jakarta, Senin (10/12/2018).
Lanjutnya, dilema PNS memiliki gaji rendah, sehingga ingin mendapatkan pendapatan lain. Namun jika mendapatkan gaji yang tinggi, dituntut untuk berintegritas, karena itu ada tunjangan kinerja, untuk penyelesaian dilema tersebut, ujarnya.
JK menyebutkan, dampak yang ditemui adalah biaya pemerintahan menjadi tinggi. Perlu pertumbuhan tinggi agar dapat membayar tunjangan tersebut. Ini lingkaran yang harus dipecahkan, ungkap Wapres.
Ia mengajak seluruh aparatur negara untuk meningkatkan layanan yang bersih dan cepat. “Mari kita tingkatkan layanan yang bersih dan cepat, dengan demikian terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya pendapatan aparat juga meningkat,” ungkap JK, seraya menyampaikan ucapan selamat kepada para penerima penghargaan.
Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi, pihaknya memberikan penghargaan kepada unit kerja yang telah berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas.
“Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kementerian PANRB, terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi,” ujarnya.
Syafruddin menyebutkan, tahun 2018 ini, dari 205 unit kerja yang berhasil melakukan pembangunan Zona Integritas, lima unit kerja diantaranya mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sementara 200 unit kerja lainnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Hasil tersebut diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM pada tahun ini. Angka tersebut meningkat hampir 88,4 persen dibanding dari tahun lalu, di mana unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, yang 71 diantaranya mendapatkan predikat WBK, dan enamunit kerja berpredikat WBBM, paparnya.
Syafruddin juga mengatakan, pembangunan Zona Integritas, merupakan miniatur dari implementasi Reformasi Birokrasi, ditujukan agar capaian Reformasi Birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik mampu diwujudkan.
“Percepatan pembangunan Zona Integritas juga dilakukan terhadap unit kerja yang sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM untuk dijadikan role model nasional,” ungkapnya.(hms/van)
