Bali – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyebut bahwa, komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan air minum dalam pembangunan daerah menjadi kunci dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan air minum.
Hal tersebut diungkap John Wempi Wetipo saat menghadiri acara Workshop Dukungan Eksekutif dan Legislatif dalam rangka Peningkatan Komitmen Daerah dalam Penyediaan Air Minum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, di The Trans Resort Bali, Seminyak, Rabu (3/8/2023).
“Komitmen ini tentunya harus dibangun baik di tingkat eksekutif maupun legislatif,” kata John Wempi Wetipo.
Di tingkat pemerintah pusat, air minum menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional 5 tahunan yang akan berakhir di tahun 2024. Dalam RPJMN 2020-2024 ditargetkan bahwa akan ada penambahan 10 juta sambungan rumah (SR) pada 2024.
”Total target penambahan SR (berdasarkan data RKPD tahun 2023) di seluruh daerah di Indonesia adalah sebesar 1.133.936 SR. Terdapat kesenjangan yang cukup besar antara dimana akumulasi target daerah dengan target nasional tahun 2023 yang menargetkan penambahan 2,5 juta SR,” ujar Wempi.
Kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu keterbatasan anggaran daerah yang membuat pemerintah daerah tidak bisa meningkatkan kinerja penambahan SR dan komitmen penyelenggara pemerintah daerah masih belum optimal dalam memprioritaskan program dan kegiatan air minum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah.
Lebih lanjut, Wempi menyampaikan berdasarkan data BPS, rata-rata pertumbuhan akses capaian air minum dari tahun 2019 sampai dengan 2022 sebesar 0,59%. Jika tidak dilakukan percepatan maka diperkirakan Indonesia hanya mampu mencapai 95,2% akses air minum layak di tahun 2030. Sehingga ada kesenjangan 4,8% dari target 100% air minum layak pada SDGs 2030.
Dalam hal ini, BUMD air minum memiliki peran penting dalam pengelolaan SPAM jaringan perpipaan untuk menjangkau rumah tangga dalam pemanfaatan air minum layak. Namun masih banyak BUMD air minum dalam kondisi sakit. Penyehatan BUMD ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pengelola BUMD dan juga Kemendagri.
”Saya berharap pada workshop ini, kita dapat merumuskan kesepakatan bersama untuk memperkuat pembangunan air minum di daerah, termasuk juga penguatan BUMD air minum,” ungkap Wempi.
Program National Urban Water Supply Project (NUWSP) menargetkan penambahan sambungan rumah sebanyak 1,2 juta SR sebagai dukungan untuk mencapai target nasional 10 juta SR di tahun 2024. Oleh karena itu, menurut Wempi, daerah yang mendapatkan bantuan melalui program NUWSP harus jauh lebih baik daripada daerah lain yang tidak mendapatkan bantuan.
”Saya berharap Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menyepakati kesepakatan bersama dan selanjutnya ditindaklanjuti dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Kesepakatan-kesepakatan ini tentunya harus diarahkan pada upaya percepatan penambahan SR,” tutup Wempi
Sebagai informasi, workshop tersebut diikuti oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari 53 (lima puluh tiga) daerah National Urban Water Supply Project (NUWSP) dan sejumlah pejabat dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, dan Kementerian Dalam Negeri.
