DEPOK – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok Indra Gunawan kembali menegaskan, bahwa sertifikasi menjadi solusi terbaik Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam mengatasi kompleksitas penanganan aset Barang Milik Daerah (BMD). Dari data yang berhasil diinventarisir BPN Kota Depok, masih banyak aset yang belum bersertifikat, tumpang tindih dengan pihak lain. Bahkan, terjadi pencatatan ganda sampai […]Selengkapnya

Continue Reading...

DEPOK – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok membentuk dua tim khusus menangani percepatan penerbitan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2024 sejalan dengan petunjuk dari Kementerian ATR/BPN. Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan menjelaskan, tim dibagi dua, pertama dikomandoi oleh Agus Trisna, Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. Sedangkan tim kedua digawangi Indrayanto, […]Selengkapnya

Continue Reading...

DEPOK – Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan mengucapkan selamat atas penghargaan yang diraih oleh Kantor Pertanahan Kota Depok, untuk tiga kategori dari Kanwil ATR/BPN Jawa Barat. Tiga kategori tersebut yakni Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Rupiah Murni (PBT PTSL RM) terbaik, Penggunaan e-office tertinggi, dan pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan […]Selengkapnya

Continue Reading...

DEPOK – Progres pengadaan tanah untuk beberapa proyek jalan tol di Kota Depok khususnya untuk tahun 2024 akan dibedah dalam Rapat Kerja Daerah Tahun 2024 di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Jawa Barat pada Kamis 11 Januari 2024. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Hodidjah, mendampingi Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Indra Gunawan, […]Selengkapnya

Continue Reading...

DEPOK – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Indra Gunawan kembali mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendaftarkan tanah-tanah wakaf yang belum bersertipikat. Diharapkan pada tahun 2024 mendatang, seluruh tanah wakaf di Kota Depok dapat terdaftar dan bersertipikat. “Harapan kami jika ada tanah-tanah wakaf yang belum selesai disertipikatkan, kami berkewajiban untuk segera menyelesaikan, dan […]Selengkapnya

Continue Reading...

DEPOK – Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kota Depok Indra Gunawan mengatakan, ada dua akar masalah munculnya konflik pertanahan di Kota Depok yang cukup dominan. Ini terungkap sejak Kantor Pertanahan Kota Depok berdiri tahun 1999 hasil pemekaran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. “Pertama, tidak dilakukannya penguasaan atas tanah yang dimiliki. Bahkan cenderung abai atas asetnya sendiri […]Selengkapnya

Continue Reading...

DEPOK – Kantor Pertanahan Kota Depok menggelar musyawarah bentuk dan penyampaian nilai ganti rugi untuk pengadaan tanah jalan tol Depok-Antasari (Desari) di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, pada Jumat, 27 Oktober 2023. Musyawarah tersebut dihadiri oleh pemilik tanah langsung, ahli waris, dan perwakilan dari KJPP Toto Suharto dan Rekan yang ditunjuk sebagai penilai independen […]Selengkapnya

Continue Reading...

DEPOK – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok menggelar bazar UMKM di halaman kantornya, sejak Rabu 11-13 Oktober 2023. Bazar sebagai upaya mendukung pertumbuhan UMKM di Kota Depok. Kepala Kantor BPN Kota Depok, Indra Gunawan mengatakan, bazar dilangsungkan setiap bulan, minimal 3 hari yang diikuti oleh belasan hingga puluhan UMKM dari berbagai bidang usaha, seperti […]Selengkapnya

Continue Reading...

DEPOK – Program prioritas nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Kota Depok terus dikebut. Bahkan hasilnya pun menggembirakan. Tercatat, dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dari 1.900 sertifikat untuk tahun 2023, hampir 50 persennya sedang berjalan dan segera diserahkan kepada warga termasuk sertifikasi aset milik Pemerintah Kota Depok (data lengkap […]Selengkapnya

Continue Reading...

DEPOK – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok Indra Gunawan angkat bicara terkait desakan warga penggarap lahan eks Situ Krukut, Kecamatan Limo, yang meminta kejelasan terkait pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGK) atau konsinyasi yang dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok. Konsinyasi tersebut, merujuk pada Penetapan Pengadilan Negeri Depok No. 2 dan 3 /Pdt.P/Cons/2018/PN.Dpk […]Selengkapnya

Continue Reading...