JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri La Ode Ahmad Pidana Bolombo menjelaskan bahwa, sinkronisasi perencanaan pusat dengan Provinsi Riau harus dilakukan secara mendasar dimulai dengan sinkronisasi tema RKPD dengan RKP Tahun 2024.
“Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah tema RKP Tahun 2024. Hal ini selaras dengan tema RKPD Tahun 2024 Provinsi Riau seyogyanya menjiwai seluruh komponen program dan kegiatan yang akan dijalankan pada tahun 2024 nanti,” jelas La Ode.
Hal tersebut disampaikan La Ode saat menghadiri acara Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) RKPD Provinsi Riau tahun 2024, pada Rabu (5/4/2023) di Balai Serindit Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru secara daring.
Pada kesempatan itu, La Ode membeberkan prestasi yang sudah dicapai oleh Provinsi Riau, salah satunya terkait capaian Indikator Makro Pembangunan Riau yang sebagian besar menunjukkan tren positif.
Dari capaian tersebut, menggambarkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Riau menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengapresiasi sebagian besar capaian makro dan IKU (Indikator Kerja Utama) yang memiliki tren positif pada beberapa tahun terakhir berada di atas capaian Nasional dan menargetkan Provinsi Riau sebagai Provinsi dengan IPM tertinggi kedua di Wilayah Sumatera,” katanya.
La Ode juga menegaskan capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau juga berhasil tumbuh bertahap, begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka berhasil diturunkan, serta tingkat kemiskinan di Provinsi Riau selama 3 tahun terakhir mengalami tren penurunan secara gradual.
Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dimaknai Provinsi Riau sebagai langkah penting bagi kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, sosial dan lingkungan yang seimbang, dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.
Oleh karena itu, upaya untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Riau.
Berkenaan dengan pembangunan berkelanjutan, Gubernur Riau Syamsuar, yang hadir membuka Musrenbang menjelaskan bahwa pelaksanaannya melalui Program Riau Hijau yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 tahun 2021 tentang optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan.
“Rencana aksi Riau Hijau meliputi tiga kebijakan yaitu meningkatkan pengendalian dan kerusakan lingkungan hidup, meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan baruan energi dari sumber daya energi terbarukan, dengan melibatkan para pihak seperti pemerintah, perguruan tinggi, swasta, Civil Society Organization (CSO) dan Media” pungkas Syamsuar.
Pada kesempatan terakhir, La Ode mengingatkan soal pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan nonpemerintah (Pentahelix) dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah dan mencapai solusi permasalahan pembangunan daerah yang kompleks.
“Pemerintah Provinsi Riau diharapkan juga berkomitmen untuk memperhatikan dinamika kebijakan dan arahan pembangunan nasional selain mengakomodir kebijakan provinsi pada Tahun 2024 yang sudah tertuang dalam dokumen RPJMD, guna menjamin sinkronisasi, keserasian, dan kesinambungan pembangunan di Pusat dan Daerah,” pintanya.
