JATIM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, sejak tahun 2017 lalu, realisasi penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN), telah melebihi target yang telah ditetapkan.
“Jadi sertifikat 2017 ditarget 5 juta itu terlampaui jadi 5,4. Kemudian yang 2018 kita beri target 7 juta, dan saya baru dapat laporan tadi terealisasi 9,4 juta. Nah tahun ini targetnya 9 juta, nanti realisasinya mungkin bisa 11, bisa 12 juta,” kata Jokowi kepada wartawan usai menyerahkan 2.500 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat, di Pendopo Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis (3/1/2018).
Dikutip dari setkab.go.id, Presiden menjelaskan, dulu setahun seluruh Indonesia itu hanya mengeluarkan 500 ribu – 600 ribu sertifikat. Padahal, di seluruh tanah air itu ada 126 juta yang harus bersertifikat, dan sampai 2015 baru 46 juta yang bersertifikat. Artinya, kurang 80 juta yang belum bersertifikat.
“Bayangkan 80juta yang belum bersertifikat. Kalau setahun 500.000 artinya Bapak/Ibu menunggu 160 tahun untuk dapat sertifikat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan mengenai perlunya sertifikat itu diberikan, karena setiap dirinya ke desa, ke kampung, ke daerah, baik itu di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua, Maluku, NTB, NTT semuanya sama yang didengarnya kalau ke bawah itu sengketa lahan sengketa tanah.
Lanjutnya, dengan memegang sertifikat tersebut, maka ada tanda bukti hak hukum atas tanah. “Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Kalau kita pegang ini sudah,” ungkap Jokowi.
Presiden berpesan kepada masyarakat, apabila sudah pegang sertifikat agar difotokopi, dan dimasukkan plastik. Sehingga kalau yang asli hilang, masih punya yang fotokopi.
Ia tidak memungkiri jika ada masyarakat yang akan menggunakan sertifikatnya, untuk mendapatkan pinjaman dari bank.
“Kalau bapak ibu dapat pinjaman,misalnya Rp300 juta gunakan seluruhnya untuk modal usaha, gunakan seluruhnya untuk modal kerja, gunakan seluruhnya untuk modal investasi. Jangan dipakai untuk foya-foya, yang pamer-pamer barang-barang kenikmatan yang seperti itu lho. Rem dulu jangan,” tuturnya.
Kalau dapat pinjaman bank misalnya Rp300 juta, Jokowi menyarankan agar menggunakan seluruhnya untuk modal usaha, untuk modal kerja, untuk modal investasi. Kalau untung, sebulan untung Rp5 juta tabung, sebulan untung Rp3 juta tabung, sebulan untung Rp8 juta tabung.
“Kalau sudah cukup silakan dari keuntungan bukan dari pinjaman. Keuntungannya itu ditabung silakan mau beli mobil silakan. Tapi lebih baik kalau saya, ada keuntungan-keuntungan investasikan lagi untuk usaha lagi,” tambah Kepala Negara. (hms/van)
