Virginia – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto bertemu dengan Menhan Amerika Serikat (AS) Lloyd James Austin III di Gedung Pentagon, Virginia, AS pada Kamis (24/08). Pertemuan ini merupakan wujud komitmen kerjasama pertahanan antara kedua negara.
Pada pertemuan itu, kedua pihak membicarakan kemitraan strategis yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Keduanya sepakat untuk mempererat hubungan bilateral di tengah kompleksnya iklim geopolitik.
Keduanya menegaskan kembali kekuatan pilar pertahanan kemitraan srategis dan tekad yang sama untuk lebih mempererat hubungan kedua negara, dan memastikan hubungan tersebut tetap kuat serta bisa meraih peluang di masa depan dan bisa mengatasi tantangan yang muncul dalam iklim geopolitik yang semakin kompleks.
Keduanya juga memperingati hubungan diplomatik AS-Indonesia yang sudah memasuki usia 75 tahun. Di mana kedua negara telah menggelar lebih dari 220 pertemuan pertahanan, mulai dari pertukaran pakar hingga latihan multilateral seperti Garuda Shield.
“Bersama-sama, Menteri Austin dan Menteri Prabowo menegaskan kembali pentingnya modernisasi militer Indonesia dan membahas niat bersama untuk memperkuat interoperabilitas melalui kemampuan pertahanan seperti peningkatan pesawat tempur, pesawat tempur multi-peran baru, dan tambahan pesawat angkut sayap tetap dan putar,” demikian pernyataan bersama kedua negara.
Hubungan baik kedua negara demokrasi ini juga terwujud melalui pelatihan ribuan personel militer Indonesia di AS. Ke depannya, kerjasama pendidikan militer itu diharapkan dapat terus ditingkatkan.
Lebih lanjut, kedua menteri juga berbagi visi yang sama terkait Indo Pasifik. Mereka memandang pentingnya menjaga perdamaian dan kemakmuran di kawasan itu melalui sentralitas ASEAN.
“Kita harus bekerja sama dengan mitra yang memiliki tujuan yang sama dan berkomitmen terhadap tatanan yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan,” demikian pernyataan kedua negara.
Kedua menteri juga membahas terkait konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina.
“Austin dan Prabowo bersama-sama mengutuk pelanggaran kedaulatan negara, sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 tanggal 2 Maret 2022,” lanjutnya.
