JAKARTA – Menjelang pesta demokrasi tahun 2019 ini, Pemerintah semakin giat dalam upaya menangkal peredaran hoaks melalui dunia maya.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, membangun sinergisitas untuk mencegah dampak negatif penyebaran hoaks di Indonesia.
Dikutip dari kominfo.go.id, Deputi VII Kemenko Polhukam Rus Nurhadi mengungkapkan, koordinasi dengan berbagai pihak diperlukan.
”Tahun ini pesta demokrasi bangsa kita. Perlu bahu membahu untuk mencegah sesuatu yang akan menjadi perpecahan bangsa,” kata Rus Nurhadi, usai Rapat Koordinasi dengan Tim Sinergi Media Sosial Aparatur Negara) di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (11/01/2019).
Lebih jauh Deputi VII Kemenko Polhukam mengungkapkan, Kemenko Polhukam memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas keamanan dan kondisi nasional. “Kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga di bawah Polhukam,” ujarnya.
Sementara itu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, R. Niken Widiastuti menyatakan rapat yang dilakukan antara Kemenko Polhukam dan Kementerian Kominfo, dilaksanakan untuk menyusun strategi dalam menangkal penyebaran hoaks.
“Kementerian Kominfo bersama dengan Kemenko Polhukam melaksanakan pertemuan untuk susun strategi. Apalagi ini tahun pesta demokrasi, kita lebih merapatkan barisan dan mengerahkan semua sumber daya yang ada. Kebetulan Kominfo dalam hal ini Ditjen IKP tusi-nya melakukan diseminasi dan melakukan counter narasi terhadap informasi-informasi yang tidak sesuai dengan data dan fakta,” papar Niken.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan revitalisasi SIMAN.
“Revitalisasi diperlukan karena tantangan di dunia maya yang sangat luar biasa. Hoaks setiap hari yang disebarkan tentunya sangat berbahaya. Selain hoaks, ada fitnah, provokasi, ujaran kebencian, dan menghasut. Kalau tidak ditangani secara sungguh-sungguh bisa berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa,” jelasnya.
Niken menilai, tantangan menangkal hoaks itu dinilai semakin besar, pasalnya beberapa aktivitas penyebaran menjadi semakin masif karena menggunakan akun bot atau akun palsu. Hal yang menjadi perhatian bersama bagaimana melakukan respons secara cepat agar tidak membuat masyarakat menjadi bingung.
“Kita menangkal hoaks tidak hanya untuk menangkal media sosial yang digerakan orang per orang, tapi sekarang ini justru medsos digerakkan oleh bot atau mesin-mesin. Sehingga kalau kita tidak cepat dalam merespons, akan membingungkan masyarakat dan masyarakat akan ada di situasi yang negatif,” tambah Niken. (hms/van)
