Sumut, mimbar.co.id — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani melanjutkan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Penyaluran bantuan ini merupakan kelanjutan dari distribusi bantuan kemanusiaan MPR RI di Aceh. Dalam kegiatan ini, Ahmad Muzani didampingi Wakil Ketua MPR Abcandra Akbar, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Kesehatan Benny Oktavianus, serta Wakil Menteri Agama Romo Syafii.
Muzani menyampaikan, percepatan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana harus segera dilakukan, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, dan keagamaan agar aktivitas sosial masyarakat dapat kembali berjalan secara normal.
“Dari paparan Bupati Tapanuli Tengah Pak Masinton kami mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Ada aspirasi yang bisa langsung diputuskan hari ini, dan ada pula yang harus dibicarakan lintas kementerian untuk pemulihan jangka panjang. Pada intinya kita fokus membantu masyarakat dan para kepala daerah agar bisa memulihkan kehidupan masyarakat pasca bencana,” ujar Muzani dalam keterangnya, Minggu (14/12/2025)
Ia menegaskan, seluruh masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah akan dibawa ke Jakarta untuk dicarikan solusi penyelesaian bersama kementerian terkait.
Muzani juga menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas perhatian dan dukungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam penanganan bencana di Sumatra.
“Sebagai pimpinan MPR, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan luar biasa dari Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, yang begitu serius menangani musibah di Sumatera. Beliau telah beberapa kali datang langsung ke lokasi bencana dan terus memberikan perhatian serius,” tegas Muzani.
Sebanyak 5.000 paket bantuan yang disalurkan terdiri dari sembako, obat-obatan, serta perlengkapan alat tulis sekolah untuk anak-anak terdampak bencana.
Bantuan diserahkan simbolis kepada Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Parlindungan untuk segera didistribusikan kepada masyarakat.
Berdasarkan laporan BPBD Sumatera Utara per 13 Desember, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara mencapai 348 orang, sementara 91 orang lainnya masih dinyatakan hilang.
Korban jiwa terbanyak tercatat di Tapanuli Tengah sebanyak 116 orang meninggal dan 63 orang hilang, disusul Tapanuli Selatan 86 orang meninggal, serta Tapanuli Utara 36 orang meninggal dunia.
Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan, kondisi wilayahnya mulai berangsur membaik meskipun masih terdapat sejumlah kendala di lapangan.
“Kondisi mulai terurai perlahan. Listrik dan internet sudah menyala meskipun masih terbatas. Pasokan BBM sudah mulai lancar, meski tetap perlu pengawasan agar tidak dimanfaatkan oleh spekulan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya memperpanjang masa tanggap darurat guna memaksimalkan penanganan bencana. Saat ini masih terdapat sembilan desa yang terisolir dan hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki atau melalui pengiriman bantuan udara.
“Kami juga membutuhkan penanganan cepat untuk pemulihan air bersih karena seluruh instalasi rusak total, mulai dari hulu hingga jaringan ke rumah warga,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menyebut sedikitnya 5.000 ruang kelas di Sumatera Utara mengalami kerusakan akibat bencana.
“Yang paling mendesak adalah memastikan siswa segera kembali mengikuti proses pembelajaran. Untuk sekolah dengan kerusakan ringan akan dilakukan pembersihan, sementara yang rusak sedang dan berat akan segera diperbaiki, bahkan direlokasi jika diperlukan agar aman dari bencana,” jelasnya.
Secara keseluruhan, MPR RI menyalurkan 15.000 paket bantuan kemanusiaan yang didistribusikan ke tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan masing-masing provinsi menerima 5.000 paket bantuan.
Muzani menegaskan, meskipun bantuan yang disalurkan masih terbatas, perhatian dan kehadiran pemerintah pusat diharapkan dapat membantu masyarakat bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal pascabencana.
