Bali – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diharapkan mampu tegak lurus menjaga proses demokrasi, khususnya upaya mendegradasikan kinerja penyelenggara Pemilu.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komite Demokrasi (KoDe) Bali Dr. Gede Suardana, dalam rilisnya, Sabtu 17 Februari 2023.
Ketua KoDe Bali mengungkapkan, upaya mendegradasikan itu terlihat dari proses yang ditangani DKPP saat ini terlihat terlalu mengada-ada dari pihak Pengadu dan LSM.
“Kami Komite Demokrasi Bali meminta agar DKPP bisa bersikap menjaga marwah dan wibawa penyelenggara Pemilu,” ujarnya.
Lanjutnya, apa yang diramaikan oleh sekelompok LSM di media massa dan yang diajukan kasusnya ke DKPP sangat berbeda, baik tuduhan terjadi manipulasi hasil verifikasi faktual yang massif dibelasan bahkan puluhan KPU kabupaten kota, karena faktanya hanya satu kabupaten saja yang dinilai bermasalah.
Menurutnya, pengadilan opini yang diangkat ke publik tidak sesuai dengan janji fakta bukti, ketika jalur hukum ditempuh.
“Kami menduga kelompok LSM yang membonceng oknum komisioner KPU tersebut sedang menjalankan agenda politik tertentu,” ungkapnya.
Mantan Ketua KPU Buleleng juga menyebutkan, upaya mendegradasikan penyelenggara pemilu sudah dilakukan beberapa bulan belakangan ini, dengan berbagai cara namun selalu gagal, termasuk soal moralitas seksual dan lainnya.
Ia menjelaskan, hal ini harus dicermati bersama karena bisa saja cara-cara ini adalah cara awal untuk cipta kondisi ketika hasil Pemilu nanti tidak sesuai dengan harapan kelompok tertentu, ungkapnya.
“Kejanggalan kasus yang salah satunya memasalahkan pemaparan salah satu komisioner di depan ribuan orang penyelenggara pemilu dengan kalimat, harus tegak lurus dan yang tidak mau akan dimasukkan rumah sakit, dijadikan alasan persidangan, ini sangat mengada-ada,” paparnya.
Gede Suardana mengungkapkan, bagaimana mungkin ribuan peserta merespon dengan tertawa lalu ada satu orang yang mengaku terancam?. Dikatakannya, terlalu dibuat-buat alasan tersebut.
Begitu pula dengan disiplin, tegak lurus, taat pada hierarki, merupakan bagian penting agar KPU dan Bawaslu bisa bekerja maksimal sebagai penyelenggara pemilu. Sebab konstitusi telah menegaskkan KPU bersifat Nasional Tetap dan Mandiri, jelas Gede Suardana.
Ketua KoDe Bali berharap DKPP tidak terjebak meladeni skenario pihak tertentu dengan memanfaatkan segelintir oknum komisioner daerah yang dijadikan alat untuk merusak citra penyelenggara pemilu secara keseluruhan.
“KPU dan Bawaslu tetap fokus bekerja dengan maksimal agar Pemilu berjalan lancar dan tidak terjebak permainan kelompok tertentu yang seringkali mengatas namakan demokrasi, namun sebenarnya punya agenda lain yang tersembunyi. Banyak elemen masyarakat percaya KPU dan Bawaslu akan mampu bekerja dengan baik,” tambah Ketua KoDe Bali.| rls
