JAKARTA – Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman berpesan kepada anggota TNI-Polri untuk tetap solid dan tidak mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok, dalam melalukan pengamanan aksi demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
“Saya sampaikan kepada anggota TNI-Polri agar di dalam melaksanakan tugas tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Kepentingan kelompok, pribadi dan sebagainya,” kata Dudung saat apel kesiapan di Monas, Jakarta Pusat pada Senin (12/10/2020).
Lebih lanjut Pangdam Jaya menjelaskan, jika anggota TNI-Polri mempunyai kepentingan-kepentingan lain akan membuka peluang orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi dan bisa membenturkan kesolidan TNI-Polri.
Selain itu, Dudung menyebutkan dalam rangka pengamanan kepada perusuh aksi demo, ia juga meminta kepada jajarannya dan Polri untuk tetap mengedepankan tindakan persuasif namun tetap tegas.
“Saya sampaikan kepada anggota agar dalam proses penindakan terhadap para perusuh-perusuh agat proporsional, profesional, dengan tetap mengedapankan persuasif, humanis tetap tegas,” ungkap Pangdam.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menahan 14 orang yang diduga melakukan kerusuhan dan penganiayaan dalam aksi demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Awalnya, polisi menetapkan 87 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, kini hanya 43 orang yang dilakukan gelar perkara. Sementara sisa massa yang tidak dilakukan penahanan hanya wajib lapor.
Diketahui, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa dari buruh hingga mahasiswa dilakukan buntut disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap merugikan masyarakat kecil.
Puncaknya, aksi tersebut terjadi pada Kamis 8 Oktober 2020. Hingga malam hari, massa semakin anarkis dengan melakukan perusakan hingga pembakaran sarana dan prasarana umum.
Dari data yang ada, sebanyak 18 pos polisi dirusak dan dibakar oleh para perusuh demo. Selain itu, terdapat 16 halte yang juga dirusak dan dibakar, salah satunya adalah halte TransJakarta Bundaran Hotel Indonesia (HI). (Yor)
