JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti menilai jika ada yang mengatakan mahalnya harga gas karena adanya permainan mafia perlu ditelusuri lebih dalam lagi.
Meski demikian Ia sendiri pun beberapa kali pernah menanyakan hal tersebut baik dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan PT PGN, maupun saat kunjungan kerja spesifik ke PT Petrokimia Gresik.
“Saya pribadi berkali-kali sudah menanyakan tentang mahalnya harga gas tersebut, baik dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan PT PGN, maupun saat kunjungan kerja spesifik ke PT Petrokimia Gresik dalam rangka peninjauan suplai gas ke industri,”kata Dyah melalui pesan singkatnya kepada Parlementaria, Rabu (8/1).
Lebih lanjut Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, ada beberapa factor yang mempengaruhi harga gas, yakni wellhead price, transmition price dan distribution price.
Dari ketiga factor tersebut menurutnya yang membuat harga gas membengkak biasanya berada di fase transmition.
Dimana dalam fase ini, pasokan gas harus melalui beberapa alat transportasi untuk sampai di titik distribusi ke end user atau consumer (pelanggan), seperti pipa-pipa dan lain sebagainya, Ongkos transportasi itulah yang menurutnya membuat harga gas mahal.
Oleh karenanya, tambah Dyah, yang perlu dijaga bersama adalah sistem yang ditempuh dari hulu hingga hilir. Ia menilai disinilah peran DPR RI, khususnya Komisi VII diperlukan, yakni untuk ikut mengawasi proses tersebut. Sehingga proses tersebut berjalan lancar, hingga pada akhirnya harga gas pun stabil atau tidak mahal.
Sebagaimana diketahui beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo sempat kesal dengan mahalnya gas Industri. Padahal dirinya sudah sering memerintahkan Menteri terkait untuk membuat harga gas lebih terjangkau bagi pelaku industri.
Menurutnya Gas merupakan modal pembangunan industri nasional. Jadi seharusnya harganya tidak terlalu mahal agar industri dalam negeri bisa bersaing.
Oleh karena itulah beberapa waktu lalu Presiden memanggil Para Menteri terkait untuk menggelar ratas (rapat terbatas) terkait ketersedian dan keterjangkauan harga gas dalam negeri. (Ayu)
Dok Foto: Biro Pemberitaan DPR RI
