H.M Idham Samawi: Pancasila Mampu Persatukan Ratusan Suku, Bahasa Daerah dan Budaya, Maka Harus Tetap Dibumikan di Era Digital
JAKARTA – Tantangan di ruang digital semakin besar, konten-konten negatif terus bermunculan dan kejahatan di ruang digital terus meningkat. Menjadi kewajiban kita bersama untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat melalui literasi digital.
Teknologi digital memberikan banyak manfaat yakni mempermudah berinteraksi dengan orang di seluruh dunia. Penyebaran informasi lebih cepat.
Mempermudah pendistribusian berbagai macam karya anak bangsa. Transaksi tanpa dompet dan berbelanja dengan cepat. Travelling lebih mudah dan menjadi sumber pendapat yang menjanjikan.
Meski demikian, dunia digital memiliki dampak negatif yakni menurunnya moral dan terciptanya anti sosial. Kesenian tradisional mulai pudar. Kejahatan cyber (cyber crime). Adanya pelanggaran hak cipta atau kekayan intelektual (HKI). Penyebaran malware dan meningkatnya perjudian dan penipuan online.
Demikian cuplikan makalah H.M Idham Samawi, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disampaikan pada Webinar Ngobrol Bareng Legislator di Jakarta pada 13 Juli 2022.
Webinar dengan tema Masyarakat Digital Indonesia dengan Nilai-Nilai Pancasila itu menghadirkan Dirjen Aptika Kemkominfo Semual Abrijani Pengerapan BSc, Wakil Bupati Bantul Joko B. Purnomo dan Dosen, Motivator serta Praktisi Komunikasi Teguh Yuwono.
Dia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia dibangun oleh lebih dari 800 suku dan lebih dari 1000 budaya serta lebih dari 1000 bahasa daerah.
Dengan kondisi itu, maka sangat mudah sekali untuk terjadi disintegrasi.”Tapi Indonesia masih utuh sampai sekarang. Hanya Pancasila yang mampu mempersatukan sekian ratus suku, bahasa daerah dan budaya sehingga Pancasila harus terus dibumikan di era digital,” katanya.
Pancasila digali oleh para pendiri bangsa dari bumi nusantara yang terdiri dari ratusan suku, bahasa dan budaya sehingga Pancasila jika disandingkan dengan agama, suku, bahasa dan budaya manapun di Indonesia tidak akan benturan.
Wakil Bupati Bantul Joko B. Purnomo mengatakan terkait dengan digitalisasi dan Pancasila, Bantul sudah melakukan berbagai program. Misalnya dalam implementasi sila pertama, Bantul harus mampu memberikan kesempatan, memberikan ruang kepada masyarakat pemeluk agama untuk melaksanakan dan memeluk agamanya masing-masing dan melakukan peribadatan.
Pemkab Bantul bekerja sama dengan TNI dan Polri telah menetapkan dan membentuk kampung Pancasila yag didalamnya sarat dengan implementasi nilai-nilai Pancasila.
“Kami memberikan bantuan program sarana dan prasarana komunikasinya yakni memberikan wifi di seluruh kampung-kampung Pancasila tersebut agar mempercepat proses komunikasi,” katanya.
Inovasi layanan publik berbasis digital terus dikembangkan. Keberhasilan Bantul ini terbukti dengan penghargaan yang diterima seperti Pemkab. Bantul berhasil masuk TOP 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional melalui inovasi SIPERKASA tahun 2019.
Kemudian Kabupaten Bantul kembali dapat menembus TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional melalui inovasi GELIMASJIWO (gerakan peduli masyarakat sehat jiwo) tahun 2020.
Juga pada Inovasi GELIMASJIWO berhasil menembus TOP 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional tahun 2021.
“Tahun 2022, Inovasi Seroja berhasil menembus TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Nasional yang saat ini sedang dievaluasi untuk menuju TOP 45,” kata Joko.
Sementara itu, Dosen, Motivator serta Praktisi Komunikasi Teguh Yuwono mengatakan Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu berinteraksi dengan perkembangan teknologi menuju masyarakat digital Indonesia.
Dia menjelaskan nilai-nilai Pancasila harus mendasari setiap perilaku anak bangsa. Termasuk dunia kerja harus memiliki aturan atau sistem yang linier dengan nilai-nilai Pancasila.
“Arsiran antara Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan dan teknologi sebagai alat dalam menjalani kehidupan akan makin besar manakala implementasi linieritasnya makin besar,” katanya.|rls
