Jakarta-mimbar.co.id-Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti mengungkapkan, upaya pencegahan berita hoax merupakan tugas pemerintah dan tanggung jawab semua komponen bangsa.
“Pengguna media Sosial, bisa saja menggunakan nama palsu, akun palsu yang sama sekali tidak mencerminkan dirinya. Jadi seolah-olah dia bisa melempar apa saja, mencaci maki, memprovokasi, memutar balikan fakta. Kebohongan tersebut mudah sekali disebarkan karena tidak ada tanggung jawab,”kata Niken disela-sela kegiatan diskusi “Pemberantasan Hoaks, Kepentingan Nasional dan Demokrasi Kita”, yang diselenggarakan PWI Pusat, berlangsung di Gedung Dewan Pers Jakarta, Selasa (13/3).
Lebih jauh Niken menjelaskan, tugas Kominfo dalam UU ITE, hanya melakukan pemblokiran. Bila hanya pemblokiran saja tanpa adanya literasi media sosial, tidak akan menyembuhkan permasalahan tersebut. “Begitu di blok. Mereka akan menganti akun, membuat akun baru. Karena membuat akun barukan tidak perlu registrasi, jadi mereka akan memproduksi lagi dan akan mengulang-ngulang kembali,” ujarnya.
Oleh karena itu kata Niken, sangat penting adalah literasi media sosial, sebab banyak masyarakat yang kurang paham, kalau mereka itu sesungguhnya ikut penyebarkan hoax, mereka tidak klarifikasi data, kebenaran datanya itu benar atau tidak, ujarnya.
“Saat ini yang kami lakukan mencari akar permasalahannya. Akar permasalahannya adalah ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial tersebut. Inilah yang betul-betul Kominfo itu kerja keras, melakukan literasi media sosial. Kita juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti organisasi keagamaan, serta lebih dari 100 perguruan tinggi,” paparnya.
Hoax lanjut Niken, kalau dibiarkan sangat berbahaya, bahkan bisa menghancurkan negara kita. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama dalam menangkal adanya Hoax.
Niken menambahkan, penyebaran hoax sangat tinggi, angkanya saja dalam satu tahun seperti tahun lalu, jumlahnya encapai 800 ribu konten.(Vn)
