Buka P3D, Menteri ATR/Kepala BPN Minta Peserta Mengetahui Seluk Beluk Permasalahan Pertanahan
SURABAYA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, mengadakan pelatihan Petugas Pengelola Pertanahan Daerah (P3D) di Balai Latihan Kerja (BLK) Surabaya.
Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, di Surabaya, Selasa (09/03/2021).
Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutanya mengatakan, pelatihan ini merupakan hal penting karena akan mempercepat penataan aset, membuat administrasi pertanahan menjadi lebih tertib dan adanya kepastian terhadap seluruh bidang tanah jika program P3D berkembang lebih baik kedepannya.
“Saya pikir program ini perlu sekali, ini akan mempercepat penataan aset, administrasi pertanahan jadi lebih tertib. Saya pikir ke depannya nanti program P3D ini makin berkembang, kita akan bisa dan nanti seluruh bidang tanah di daerah, di desa-desa akan ada kepastian,” ujar Sofyan A. Djalil.
Melalui pelatihan ini Sofyan A. Djalil berharap para peserta pelatihan dapat mengetahui seluk beluk permasalahan pertanahan.
“Kalau misalnya nanti ada eksekusi putusan pengadilan kita tahu sebenarnya tanah yang dieksekusi, tanah yang benar atau tanah di tempat lain. Ini kejadian kadang-kadang, keputusannya di sini, eksekusi di sini, keputusannya 5.000 meter yang dieksekusi 5 hektare itu terjadi di beberapa kasus,” ungkapnya.
Sofyan A. Djalil juga mengungkapkan ke depannya semua bidang tanah yang ada dapat terdaftar sehingga mampu memberikan manfaat untuk kepentingan umum.
“Oleh sebab itu kita akan membangun bank tanah, nanti tanah terlantar akan diambil alih dan digunakan untuk kepentingan umum tujuannya agar tanah ini bisa benar-benar memberikan manfaat kepada kepentingan umum,” ucapnya.
Selain dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Supervisi Koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Brigjen Bachtiar Ujang Purnama.
Dalam sambutannya Bahtiar Ujang Purnama mengapresiasi pemerintah daerah Jawa Timur dalam usaha mempercepat realisasi program pemerintah. KPK juga akan memberikan dukungan dan pengawalan dalam proses sertipikasi aset yang ada di masing-masing daerah.
“KPK juga mempunyai concern terhadap program sertipikasi tanah ini, terutama yang terkait dengan aset-aset milik daerah. KPK akan selalu bersama-sama pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten provinsi untuk memberikan support dan dukungan dan pengawalan terhadap sertipikasi aset yang ada di daerah masing-masing. Sehingga kelak dalam waktu yang singkat aset-aset yang ada di daerah semuanya bisa pulih dan bisa di Sertipikat I dengan baik,” ungkapnya via daring.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jonahar, dalam laporannya mengatakan, pelatihan ini dilaksanakan selama dua minggu dan dilanjutkan secara on class dengan total 235 orang peserta dengan kerja sama antara Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN bersama Institut Teknologi Surabaya (ITS).
“Peserta yang kurang lebih 235 orang ini akan diberi matrikulasi selama dua minggu, setelah itu baru kita laksanakan secara _on class_. Yang melaksanakan adalah PPSDM yang bekerjasama dengan ITS,” tambah Jonahar. (hms/tr)
