DEPOK – Ratusan anggota organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) mendatangi Gedung DPRD Depok, Senin (06/12/2021).
Tuntutan mereka masih sama dengan sebelumnya, menuntut Junimart Girsang meminta maaf. Tak hanya itu, ormas PP juga meminta Junimart dipecat dari partainya.
Di tengah aksi tersebut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman mengungkapkan kita hargai temen-teman dari Pemuda Pancasila, menggunakan seluruh hak konstitusionalnya, baik menyuarakan pendapat maupun persoalan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ikravany menyebutkan mengenai yang disampaikan saat Demo ini, tentu bukan persoalan sulit, karena kami akan sampaikan kepada fraksi.
“Nah itu nanti tinggal bagaimana keputusannya, tetapi yang di sampaikan Pemuda Pancasila antara personal dan organisasi. Jadi tuntutannya lebih banyak kepada personal, bahwa nanti ada mediasi, ini bukan wilayah kami,” katanya.
Ia menyebutkan, soal klarifikasi kami tidak klatifikasi dan tidak ada arahan partai soal ini. Jadi memang PDI Perjuangan menghargai atas konstitusional ini, jadi tidak ada arahan, tuntutannya mekanisme saling menghargai organisasi.
“Kalau urusan Pemuda Pancasila dengan personal. Yang di kritik bukan ditunjukkan kepada partai, tetapi kepada personal,”tambahnya.
Pengamanan Aksi
Sementara itu, Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polrestro Depok AKBP Yulianus Ferdinan mengatakan dalam pengamanan aksi unjuk rasa Ormas PP di Gedung DPRD Kota Depok, pihaknya menurunkan ratusan personil gabungan Polres dan Polsek Sukmajaya.
“Sebanyak 112 personil gabungan kita kerahkan untuk mengamankan jalannya aksi demo damai Ormas PP di Gedung DPRD Kota Depok,” ungkapnya.
Sementara itu dari pantauan di lokasi, terlihat seragam Ormas Pemuda Pancasila yang melakukan orasi damai menuntut untuk turunkan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang.
Sebelumnya diberitakan, Junimart meminta pemerintah untuk membubarkan ormas yang meresahkan. Permintaan itu telah membuat PP tersinggung dan kemudian mengadakan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Kamis 25 November, lalu. (My)
