JAKARTA — Sekjen Gerindra Ahmad Muzani memastikan, pihaknya konsisten melakukan transparansi publik terkait kinerja partai. Terutama, dalam transparansi laporan keuangan yang dikelola Partai Gerindra untuk mencetak kader kompeten.
“Keuangan bersumber dua, dari APBN dan internal, dari APBN kami harus mempertanggungjawabkan ini ke PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan). Alhamdulillah, kami mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun pertama kali ya sudah diketahui,” katanya menghadiri acara pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (monev) yang diselenggarakan Komisi Informasi Publik (KIP), Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Selain APBN, Muzani menjelaskan, keuangan yang bersumber dari internal pun harus dipertanggungjawabkan secara publik.
“Jadi digunakan dan kami semuanya menggunakan untuk kepentingan partai,” ujarnya.
Muzani menekankan, keuangan yang bersumber dari internal partai juga merupakan kepentingan publik.
“Keuangan harus kami sampaikan digunakan untuk apa, terlebih disaat Pemilu (2024),” ucap Muzani.
“Terutama untuk pendidikan kader pendidikan partai politik. Proporsinya menurut undang-undang harus lebih besar,” katanya.
