JAKARTA – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengungkapkan, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan teknologi internet memberi dampak pada perkembangan e-goverment dalam 20 tahun terakhir, dengan kehadiran e-goverment 1.0 sampai pada 4.0.
Menurutnya, sudah banyak institusi pemerintah yang menggunakan bingkai 4.0 sebagai semangat membangun akuntabilitas melalui penguatan dan pengembangan TIK.
Hal ini diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahun ke depan, dimana pemerintah sepakat untuk membangun Indonesia 4.0 dalam program “Making Indonesia 4.0”.
“Transformasi digital menandakan peningkatan maturitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang fully digital, serta tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel,” kata Agung Firman saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2020 di Jakarta, Rabu (4/3/2020) kemarin.
Lebih jauh Ketua BPK menjelaskan, sebagai bagian dari peningkatan akuntabilitas organisasi, saat ini BPK terus mengembangkan dan memanfaatkan TIK generasi 4.0 dalam melakukan pemeriksaan dan penguatan kapasitas kelembagaan.
Lanjutnya, dalam pemeriksaan keuangan negara, BPK mencanangkan Sinergi Nasional Sistem Informasi melalui e-Audit dan membentuk pusat data pemeriksaan keuangan negara. Hal tersebut memungkinkan BPK menerapkan Big Data dan Data Science dalam tugas pemeriksaan.
Dengan e-Audit tersebut, data dari berbagai aplikasi dan platform ditarik dan dikonsolidasikan untuk kebutuhan pemeriksaan. Selain itu, pemeriksa juga dapat mengekstrak dan menganalisis data harga pada e-Catalog, sehingga dapat diketahui apakah harga barang di e-Catalog lebih mahal dari harga yang ditawarkan dalam e-commerce website dan retail.
“Jadi, dengan meletakkan harga di e-Catalog bukan berarti tidak diperiksa atau tidak diaudit, tidak ada satupun segmen dalam pengelolaan keuangan negara yang tidak kita lakukan auditnya,” jelasnya.
Paparan mengenai “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengelolaan Akuntabilitas Instansi” itu disampaikan Ketua BPK dalam Raker Kemendag yang mengusung tema “Akselerasi Peningkatan Ekspor dan Penguatan Pasar Dalam Negeri”.
Pada kesempatan tersebut, Ketua BPK mendorong agar instansi pemerintah khususnya Kemendag, dapat memanfaatkan TIK untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas sejalan dengan rencana strategis (Renstra) instansi dan Renstra nasional pemerintah.(rls)
