FOKAL IMM Tegaskan Komitmen Penguatan HAM dan Akuntabilitas Penegakan Hukum dalam Raker Hukum dan HAM
Jakarta, mimbar.co.id – Pimpinan Pusat Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PP FOKAL IMM) resmi menggelar Rapat Kerja Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Selasa, 23 Desember 2025.
Bertempat di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, forum strategis ini mengangkat tema krusial: “KUHAP Baru dan Akuntabilitas Penegakan Hukum”.
Acara yang berlangsung khidmat ini dipandu oleh Dr. Nurlina Rahman, S.Pd., M.Si, seorang pewara profesional sekaligus tokoh pendidik dan pegiat budaya.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi para intelektual Muhammadiyah untuk merespons dinamika pembaruan hukum acara pidana di Indonesia.
Ketua Bidang Hukum dan HAM PP FOKAL IMM, Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H., dalam laporannya menegaskan bahwa rapat kerja ini merupakan ruang konsolidasi untuk mengawal kebijakan hukum nasional.
“Rapat kerja ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan sikap dan rekomendasi strategis dalam mengawal implementasi KUHAP baru yang berkeadilan, akuntabel, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia,” tegas Dr. Auliya.
Ketua Umum PP FOKAL IMM, Prof. Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy, M.Si., dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap substansi KUHAP baru. Beliau menyoroti dua poin utama: perlindungan terhadap kelompok rentan dan penguatan posisi advokat.
Menurut Prof. Ma’mun, kehadiran ketentuan pendampingan advokat sejak tahap penyelidikan merupakan langkah maju bagi demokrasi. Hal ini diyakini akan meminimalisir potensi pelanggaran HAM dan memastikan proses hukum berjalan secara adil sejak awal.
Keynote Speech dari Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang diwakili oleh Karokermaluhkum Divkum Polri, Brigjen Pol. Akhmad Yusepgunawan, S.H., S.I.K., M.H., M.Han.
Brigjen Pol. Akhmad menekankan bahwa supremasi hukum adalah pagar agar kekuasaan tidak tergelincir menjadi otoritarianisme.
Ia juga mengajak kader IMM untuk terus kritis dan tidak ragu memberikan masukan kepada institusi Polri.
“Muhammadiyah adalah organisasi yang memiliki integritas tinggi. Aturan harus ditaati agar bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan berwibawa,” ungkapnya.
Pasca pembukaan, antusiasme peserta memuncak dalam diskusi panel yang menghadirkan tokoh-tokoh berkompeten, di antaranya Dr. Yusuf Warsyim, M.H. (Anggota Kompolnas RI), Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H. (Guru Besar FH Universitas Al-Azhar Indonesia), Muhamad Isnur, S.H.I., M.H. (Ketua Umum YLBHI).
