KUPANG- Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Togap Simangunsong menyebut bahwa, Musrenbang RKPD menjadi momentum penting dalam mengawal penguatan ekonomi dan pemantapan kualitas pelayanan dasar.
Pernyataan tersebut diungkap oleh Togap Simangunsong saat mewakili Menteri Dalam Negeri dalam acara Musrenbang RKPD Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berlangsung belum lama ini.
“Penguatan ekonomi dan pemantapan kualitas pelayanan dasar menjadi tema utama Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yang berfokus pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya di sela-sela sambutannya.
Dalam Musrenbang, pemerintah daerah setempat dapat mendiskusikan arahan arahan Presiden Jokowi terkait pengendalian inflasi, pemantauan harga, regulasi tarif, penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, peningkatan pembelanjaan APBD untuk produk dalam negeri, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam rangka persiapan Pemilu 2024.
“Ini penting bagi Pemerintah Provinsi untuk memprioritaskan arahan presiden. Hal tersebut sebagai dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.
Di sisi lain, Togap mengapresiasi capaian pembangunan di Provinsi NTT yang menunjukkan tren positif. Pasalnya, adanya capaian peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang terus naik selama beberapa tahun terakhir hingga mencapai 65,9 persen pada tahun 2022.
Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2022 berhasil tumbuh secara bertahap menjadi 3,05 persen, meskipun sempat mengalami kontraksi sebesar 0,84 persen pada Tahun 2020.
Tidak hanya itu, Togap juga mengapresiasi Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2022 menjadi 3,54 persen, setelah mencapai angka 4,28 persen pada Tahun 2020.
Capaian ini menempatkan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada peringkat ke-7 Tingkat Pengangguran Terbuka terendah di Indonesia. Sedangkan untuk Indeks Gini Ratio di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengalami penurunan, dari 0,356 pada Tahun 2020 menjadi 0,34 pada Tahun 2022.
“Kondisi ini perlu diapresiasi dan menjadi dorongan bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk terus mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut dengan membuka akses rantai ekonomi melalui affirmative action,” ucap Togap.
Dalam upaya untuk menyelaraskan perencanaan tingkat pusat dan daerah, Kemendagri bersama Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan sinkronisasi melalui pelaksanaan Rakortekrenbang dengan seluruh pemerintah Provinsi. Hasil pembahasan Rakortekrenbang menunjukkan dukungan pemerintah daerah terhadap berbagai target capaian pembangunan nasional Tahun 2024
“Kami berharap dukungan ini akan terus dikawal dan dijalankan dengan sungguh-sungguh hingga ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah mengenai RKPD Tahun 2024,” ungkap Togap.
Rangkaian acara Musrenbang dibuka oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan antar Lembaga, Menteri PPN/Bappenas yang diwakili oleh Plt. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jajaran Forkopimda Provinsi, Kepala OPD Provinsi, Para Bupati dan Walikota, tokoh agama dan masyarakat, Perguruan tinggi, perwakilan forum Anaka, Forum Difabel, Tokoh perempuan, insan Pers. |rls
