JAKARTA – Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Plh. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Ir. Zanariah, M.Si hadir secara daring pada Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 pada Selasa (21/3/2023) yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta, Padang Sumatera Barat.
Zanariah menekankan pentingnya keselarasan pembangunan Nasional dan Daerah, hal minimal yang dilakukan dengan keselarasan tema pembangunan nasional dengan tema pembangunan provinsi yang selanjutnya diteruskan pada keselarasan tema pembangunan Kabupaten/Kota di Tahun 2024.
“Berdasarkan pencermatan kami, Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang dirumuskan telah selaras dengan tema RKP 2024, yaitu: ‘Transformasi Sektor Strategis Yang Inklusif dan Berkelanjutan’. Kami mengharapkan pemerintah provinsi juga mensinkronkan tema pembangunan kabupaten/kota se Sumatera Barat dapat disinkronkan dengan tema Provinsi dan Nasional Tahun 2024” tegas Zanariah.
Keselarasan ini memiliki pengaruh besar pada kerangka kebijakan yang akan dilakukan pada Tahun 2024 mendatang. Tentunya juga keselarasan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi eksisting capaian indikator makro di Provinsi Sumatera Barat.
Apresiasi disampaikan Zanariah kepada Provinsi Sumatera Barat atas capaian indikator makro yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia tercapai 0,88 poin (meningkat dibandingkan tiga tahun lalu).
Capaian kedua pada pertumbuhan ekonomi yang berhasil tumbuh bertahap menjadi 4,36 persen di Tahun 2022. Selanjutnya, Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil diturunkan menjadi 6,28 persen ditahun 2022, angka tersebut lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Namun, pada Tingkat kemiskinan di Sumatera Barat, dari Tahun 2021 tidak mengalami penurunan/tetap di angka 6,04 persen, kondisi stagnan tersebut diperlukan strategi yang melibatkan multiaktor dan multisektor serta tetap memperhatikan basis data kemiskinan yang valid dan presisi, sehingga penanganan menjadi tepat sasaran.
Angin segar dari capaian indikator makro juga terdapat pada Gini Ratio selama 3 tahun kebelakang (2020-2022), Gini Ratio di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari 0,35 di Tahun 2020 menjadi 0,29. Adapun, APBD (2020-2022) di Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuaktif rata-rata pertumbuhan pendapatan -8,07 persen dan Belanja -2,54 persen sedangkan pembiayaan sebesar 34,44 persen.
Capaian-capaian tersebut pada dasarnya untuk menjadi pijakan kedepan pada kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Guna mendorong percepatan pembangunan daerah sangat diperlukan perencanaan pembangunan hingga akar rumput.
Akar rumput akan memberikan kekuatan yang lebih pada realisasi program/kegiatan kedepan. Tidak hanya itu, akar rumput juga akan membangun gotong royong dan sinergitas dengan berbagai lapisan masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat benar-benar memanfaatkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang menjadi bagian utuh dalam pengembangan SIPD-RI. Sehingga perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan benar-benar didukung dengan data yang valid dan presisi serta dapat dipantau dimana saja dan kapan saja serta yang terpenting output yang diinginkan dalam pembangunan benar-benar memberikan hasil/outcome yang dirasakan oleh masyarakat” pungkas Zanariah.
Pada arahan penutup Zanariah menyampaikan arahan bahwa penyikapan permasalahan dan isu strategis Tahun 2024 dilakukan dengan pengoptimalan potensi daerah dan kolaborasi dengan berbagai termasuk non pemerintah (pentahelix) sehingga menghadirkan lompatan pembangunan bagi kesejahteraan bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat.
