JAKARTA – Pusat Pendidikan dan Pelatihan DPR RI menjadi salah satu Unit Kerja di Setjen DPR RI yang berhasil meraih penghargaan Zona Integritas sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Koripsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Alhamdulillah kami dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) DPR RI pertengahan Desember lalu, di tengah situasi Pandemi Covid-19 menerima penghargaan Zona Integritas predikat WBK dari KemenPANRB,” kata Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan DPR RI, Dewi Barliana kepada Parlementaria, Jakarta, Selasa (12/1/2021).
Tentu bukan hal yang mudah bagi Pusdiklat DPR RI meraih penghargaan Zona Integritas (ZI) ini, selain proses penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PANRB selama satu tahun, pencanangan Zona Integritas pada unit kerja juga menjadi salah satu Indikator meraih penghargaan ZI.
Selain itu yang utama menurut Dewi adalah pemenuhan enam area perubahan program Reformasi Birokrasi serta telah mampu mencegah terjadinya KKN pada unit kerja tersebut. Enam area perubahan tersebut meliputi manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Penguatan pengawasan misalnya, Unit yang dimaksud harus ada penyelesaian dari TLHP (tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal) Pusdiklat Setjen DPR RI ini zero temuan”Jelas Dewi.
Ditambahkan Kepala Bidang Pelaksanaan Diklat, Rusmanto yang ikut mendampingi Dewi, pengajuan penilaian Zona Integritas dari Pusdiklat ini merupakan kali yang pertama. Namun ia bersyukur dalam satu kali pengajuan, Pusdiklat berhasil meraih penghargaan Zona Integritas.
“Saat itu Pusdiklat mengusung satu contoh program yang dilakukan melalui enam area perubahan birokrasi reformasi. Yakni terkait pelayanan, penanganan dan pengurusan siswa dan mahasiswa Magang, termasuk penelitian di lingkungan Setjen DPR RI. Dimana setiap tahunnya sebelum Pandemi Covid-19 ada 700 lebih siswa dan mahasiswa yang melaksanakan magang dan ditempatkan diberbagai unit kerja di DPR RI. Dalam masa Pandemi hal tersebut memang dibatasi, namun kami (Pusdiklat) juga telah memiliki tools berupa layanan online bagi kegiatan magang bagi para siswa dan mahasiswa, serta penelitian dalam rangka penulisan skripsi, tesis, dan disertasi dan mampu mencakup seluruh wilayah Indonesia” papar Rusmanto.
Selain Rusmanto. Dewi juga didampingi oleh beberapa Kepala Bidang lainnya seperti Kepala Bidang Evaluasi Diklat, Pesta Evaria Simbolon, dan Kepala Bidang Perencanaan Diklat, Hernadi. Kesemuanya sepakat kinerjanya tidak akan berhenti hanya pada keberhasilannya meraih penghargaan ZI saja. Namun juga mereka sepakat akan terus mengimplementasikan enam area perubahan program reformasi birokrasi tersebut. Sehingga bisa mencegah KKN (Kolusi, korupsi dan Nepotisme) yang utama, dan memberikan pelayanan prima dan berintegritas. Dengan begitu, ke depan Pusdiklat DPR RI juga bisa meraih predikat WBBM dari Kementerian PANRB.
Sebagaimana diketahui Predikat WBK dan WBBM diberikan oleh Kementerian PAN-RB kepada unit kerja yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk mencegah KKN dan bisa memberikan pelayanan prima melalui program reformasi birokrasi. (Ayu)
