Pembelajaran Tatap Muka dan Penanganan Pandemi Covid-19

PEMBELAJARAN tatap muka (PTM) terbatas di sekolah-sekolah, yang rencananya akan dilakukan pada Juli mendatang.

Tentunya kegiatan ini, harus diselenggarakan dengan cermat, selain itu pula harus hati-hati sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo.

Meskipun penanganan pandemi Covid-19 mulai terkendali, namun Indonesia masih berada di tengah ancaman potensi terjadinya lonjakan kasus, hal tersebut terlihat dari dampak pada saat libur panjang lebaran Idul Fitri beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, dikutip dari covid19.go.id.,
mengungkapkan, sesuai arahan presiden, PTM terbatas hanya diikuti peserta sebanyak 25 persen dari total kapasitas ruang belajar yang ada.

Selain itu juga kegiatan tatap muka, tidak boleh lebih dari dua hari dalam seminggu, begitu pula dengan durasinya maksimal dua jam saat pertemuan.

Pemerintah memastikan kegiatan PTM ini, pastinya mengutamakan kesehatan, keselamatan dan keamanan dari para peserta didik yang mengikuti.

“Seluruh guru yang ikut dalam pembelajaran tatap muka, harus sudah divaksin dan dipastikan tidak memiliki penyakit komorbid,” kata Wiku saat memberi keterangan pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Rabu (9/6/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Lebih jauh Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 mengungkapkan, mengutamakan keselamatan para peserta didik memiliki alasan kuat. Sebab dari data yang ada menunjukkan masyarakat usia sekolah yakni 6 – 18 tahun menyumbang 9,6 persen dari kasus positif nasional, sedangkan 0,6 persen menyumbang kasus kematian nasional.

“Penting untuk diingat, kesempatan pembukaan sektor pendidikan ini harus dijaga stabilitasnya secara hati-hati dan terbatas,” ujarnya.

Tekan Laju Penularan

Begitu pula, pemerintah daerah juga diminta untuk menekan laju penularan dan menurunkan angka kasus aktif di wilayahnya masing-masing.

Hal ini karena potensi lonjakan pasca lebaran masih mengancam. Sehingga munculnya lonjakan kasus diberbagai daerah harus diantisipasi terutama pada kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan dan meningkatkan potensi penularan virus.

Dari hasil monitoring yang dilakukan oleh Satgas Covid-19, Pulau Jawa menjadi kontributor terbesar kasus nasional, yang jumlahnya mencapai 52,4 persen dari kasus yang ada.

Bila diperhatikan, angka ini diprediksi masih akan meningkat dalam beberapa minggu kedepan. Untuk itu, pemerintah daerah harus saling gotong royong antar sesama di wilayahnya masing-masing ataupun antar wilayah.

Sehingga kebijakan penanganan dapat efektif dan tepat sasaran dalam mencegah penularan antar masyarakat termasuk mencegah masuknya importasi kasus.

“Antisipasi lonjakan kasus, pemerintah lakukan upaya terbaiknya melalui langkah preventif hingga kuratif. Upaya ini dilakukan melalui peran strategis posko desa/kelurahan. Peran posko penting dalam mencegah penularan di tataran mikro. Sehingga tekanan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan dapat dihindari,” lanjutnya.

Bagi satgas di daerah, diminta mengevaluasi skenario penanganan tingkat RT, termasuk mikro lockdown di RT zona merah, agar kasus dapat dikendalikan dengan efektif.

Juga memaksimalkan upaya pencegahan di tingkat makro dengan mengevaluasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat kabupaten/kota, serta dengan menindak sektor-sektor yang melanggar Instruksi Mendagri No.12 Tahun 2021.

“Langkah tepat kendalikan pandemi dengan maksimal dan menjalankan kegiatan sosial ekonomi secara terkendali. Salah satu hasil jerih payah pengendalian pandemi dapat dilihat dengan mulai dibukanya sektor sosial ekonomi secara bertahap dan pembukaan pembelajaran tatap muka secara terbatas,” tambah Wiku.

Pra Simulasi Tatap Muka

Sementara itu, terkait dengan pembelajaran tatap muka, seperti halnya Babinsa Kelurahan Serdang Serka Ahmad Fauzi, melakukan memonitor kegiatan pra Simulasi tatap muka, yang dilakukan siswa siswi di SMKN 54 bersama Kepala Sekolah, staf Kelurahan Serdang, dan dokter Puskesmas Serdang.

Dalam kegiatan tersebut, seluruh siswa dibimbing dan diarahkan oleh guru, dokter, dan staf Lurah untuk mengikuti tata cara pembelajaran tatap muka dengan metode baru, dimasa pandemi Covid-19.

Menurut Danramil 07 Kemayoran Mayor Chb Endang Rahmat, simulasi tatap muka yang digelar untuk membimbing murid dan pelajar mematuhi sistem baru pembelajaran yang disesuaikan di masa pandemi Covid-19.

“Bimbingan tersebut penting untuk dilakukan, sebagai salah satu upaya memutus dan mengantisipasi rantai penularan Covid-19 kluster sekolah. Untuk itu prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka wajib perhatikan,” ujarnya.

Pemerintah telah memperbolehkan pembelajaran tatap muka bagi dunia pendidikan. Namun demikian kegiatan tersebut diikuti peraturan ketat yang wajib dipatuhi oleh seluruh elemen penyelenggaran dunia pendidikan. Salah satunya adalah guru, dimana guru dalam hal ini wajib dan telah divaksinasi.

Selain guru, waktu dan durasi pembelajaran nantinya akan dilaksanakan secara terbatas. Sedangkan jumlah kehadiran siswa dan siswi saat pembelajaran tatap muka, ditentukan hanya 25 persen dari jumlah siswa keseluruhan.

Hal penting lainnya adalah, siswa yang ingin mengikuti pembelajaran tatap muka disekolah wajib mendapat ijin dari orang tua. (syd/dbs)

Foto: istimewa