Dicky Kamsari Sanggah Keputusan Tim Penjaringan Calon Ketua Pordasi DKI Jakarta

JAKARTA–Tokoh berkuda nasional yang pemilik Andalan Stable, Dicky Kamsari, menegaskan penolakannya terhadap keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) yang tidak meloloskannya untuk menjadi calon ketua Pordasi DKI Jakarta 2021-2023 melalui  Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) 6 Juli 2021.

“Saya sudah memenuhi semua tahapan yang ditentukan, tetapi pencalonan saya dijegal melalui berbagai cara. Saya menyanggah berita acara TPP terkait verifikasi calon ketua Pordasi DKI Jakarta,” ujar Dicky Kamsari dalam keterangannya kepada media, Kamis sore, (24/6/2021).

Sebelumnya, TPP Calon Ketua Pengprov Pordasi DKI Jakarta, memutuskan Aryo Djojohadikusumo sebagai calon tunggal pada Musprovlub Pordasi DKI Jakarta tersebut.  Aryo, putra dari pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo, menjadi calon tunggal karena memenuhi semua persyaratan. Sementara itu,  Dicky  Kamsari disebutkan tak lolos larena tidak memenuhi kelengkapan secara administrasi.

Disebutkan, ada lima item  kelengkapan administrasi yang tak dilengkapi Dicky Kamsari. Di antaranya, Dicky masih memimpin Pengprov Pordasi Bali. Juga ada persyaratan secara medis yang tak lengkap.

“Sesungguhnya kedua calon, Aryo dan Dicky sama-sama mampu memimpin Pordasi DKI Jakarta. Dan, keduanya pun sama-sama berpotensi masuk sebagai pengurus Pordasi DKI. Tapi, tentunya Ketua itu hanya seorang jadi kami harus memilih. Siapa pun yang jadi Ketua nantinya terpenting bisa mewujudkan amanah dari Kepengurusan sebelumnya terwujudnya Lapangan Pacu di DKI Jakarta seperti yang juga sudah dijanjikan Gubernur DKI, Anies Baswedan,” kata Ahmad Huraera Nurhani, Ketua TPP kepada media di Jakarta, Rabu, 23 Juni 2021.

Seperti diketahui, pendaftaran calon ketua Pengprov Pordasi DKI Jakarta ini dibuka sejak 1 Juni 2021. Namun, baru pada 15 Juni 2021, TPP yang diketuai A. Huraera Nurhani, Robby F. Asshiddiqie (sekretaris), serta Audy Tambunan, Herlan Matrusdi dan Andi Supriandi sebagai anggota,  menerima pendaftaran Aryo Djojohadikusumo.

Dicky Kamsari baru mendaftar pada 17 Juni 2021. Empat hari kemudian, 21 Juni, Dicky Kamsari melengkapi kekurangan dokumen pendaftarannya.

“TPP telah berlaku tidak adil kepada kami. Kami telah berusaha memenuhi semua persyaratan yang diminta TPP dalam suratnya. Namun secara jujur kami sampaikan bahwa banyak poin-poin persyaratan yang tidak logis dan terkesan mengada,” papar Dicky Kamsari.

Dia lalu mencontohkan, persyaratan bebas Covid-19 yang harus dinyatakan berdasarkan hasiltes PCR.

“Sedangkan kita semua tahu bahwa hasil tes PCR hanya berlaku selama tiga hari. Itu  tidak cukup untuk dijadikan patokan untuk mengikuti Musprovlub, karena pelaksanaannya masih lama yakni 6 Juli,” terang Dicky Kamsari.

Mengenai persyaratan bahwa penyampaian surat permohonan pencalonan harus dibubuhi materai, Dicky Kamsari menyebutkan, dia mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh TPP. “Sudah kami isi dengan lengkap. Syarat memperoleh dukungan dari minimal tujuh  klub anggota Pengprov Pordasi DKI Jakarta juga telah kami penuhi. Bahkan ada dukungan dari 24 klub anggota,” papar Dicky Kamsari, yang memiliki stable di kawasan Bogor.

TPP menganggap sebagian besar surat dukungan tersebut tidak sah, karena disamping tidak memiliki badan hukum, juga tidak berkop surat. Belakangan, dalam waktu perpanjangan yang diberikan TPP, Dicky Kamsari dapat menyerahkan 11 dukungan berbadan hukum atas nama klub pendukung dan surat dukungan di atas kop.

Menurut Dicky Kamsari, dengan tidak diakuinya surat dukungan dari klub anggota, maka secara tidak langsung TPP menganggap bahwa klub tidak sah menjadi anggota Pengprov Pordasi. “Itu sama sekali bukan domainTPP,” tegas Dicky Kamsari.

Sementara itu, terkait dengan dipertanyakannya surat pengunduran dirinya dari Ketua Pengprov Pordasi Bali, Dicky Kamsari menyebutkannya sebagai mengada-ada.

Dia bahkan menjelaskan tentang Surat Rekomendasi dari KON Provinsi Bali No: 266/KONI-Bali/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang disampaikan kepada Ketua Umum PP Pordasi untuk menerbitkan SK Kepengurusan Pengprov Pordasi Bali Masa Bakti 2020 yang sampai sekarang tidak dilakukan oleh PP Pordasi.

Dengan berbagai pertimbangan itu Dicky Kamsari menilai bahwa hasil verifikasi TPP, yang tidak meloloskannya sebagai calon ketua Pordasi DKI Jakarta, adalah mengada-ada. “Sangat aneh dalam lingkup organisasi olahraga yang seharusnya menjunjung tinggi sportivitas,” tegasnya.***